Relaksasi diberikan bagi mereka yang terdampak virus korona (covid-19). Foto: Dok.MI
Relaksasi diberikan bagi mereka yang terdampak virus korona (covid-19). Foto: Dok.MI

Lembaga Keuangan Mulai Proses Pengajuan Relaksasi Kredit Terdampak Covid-19

Ekonomi ojk kredit virus corona
Eko Nordiansyah • 08 April 2020 19:17
Jakarta: Lembaga keuangan baik bank maupun perusahaan pembiayaan (multifinance) sudah mulai menjalankan proses penilaian atas pengajuan relaksasi kredit bank atau pinjaman leasing sesuai kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Relaksasi diberikan bagi mereka yang terdampak virus korona (covid-19).
 
Misalnya saja PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) yang mencatat jumlah pengajuan restrukturisasi kredit oleh nasabah terus bertambah. Apalagi nasabah bisa mengajukan restrukturisasi hanya melalui telepon tanpa harus datang ke kantor cabang.
 
"Hingga kini, kami belum dapat menyampaikan secara detail karena komunikasi dan koordinasi sedang berlangsung. Kami berharap proses ini dapat berjalan dengan baik," kata Direktur BCA Santoso saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 8 April 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) bahkan mencatat telah melakukan restrukturisasi terhadap lebih dari 134 ribu pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sejak 16 Maret hingga 31 Maret 2020 nilai plafon pinjaman yang direstrukturisasi mencapai Rp14,9 triliun.
 
"Skema restrukturisasi yang diberikan BRI untuk masing-masing debitur berbeda disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi, dengan catatan usahanya masih memiliki prospek yang baik dan secara personal debitur memiliki itikad baik atau kooperatif," ujar Corporate Secretary BRI Amam Sukriyanto.
 
Dirinya menambahkan, proses restrukturisasi kredit oleh BRI dilakukan dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian seperti arahan OJK. Bank pelat merah ini melakukan assessment seberapa besar dampak covid-19 terhadap usaha debitur.
 
"Di sisi lain, implementasi relaksasi ini merupakan wujud komitmen BRI yang mendukung pemerintah dan OJK dalam upaya melindungi dan menyelamatkan para pelaku UMKM di Indonesia akibat imbas dari penyebaran Covid-19," ujarnya.
 
Sementara itu, Deputi Direktur PT Mandiri Tunas Finance (MTF), Bonifatius Perana Citra Ketaren mengatakan, saat ini perusahaannya telah menerima lebih dari 6.000 debitur yang mengajukan permohonan restrukturisasi. Saat ini MTF tengah melakukan proses verifikasi dan assessment.
 
"Permohanan pengajuan relaksasi sudah kami terima dari sekitar 6.000-an konsumen atau pelanggan. Saat ini sedang dalam tahap verifikasi dan assessment oleh MTF. Berhubungan dengan social distancing ya harus ada dukungan teknologi, ini pun sudah disiapkan MTF," ungkapnya.
 
Menurut dia, pengajuan restrukturisasi bisa dilakukan melalui laman resmi, email, ataupun call center MTF sehingga debitur tidak perlu melakukan tatap muka dengan petugas. Hal ini sesuai anjuran OJK agar proses verifikasi dan penilaian dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
 
Ketentuan relaksasi kredit tertuang dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical. OJK juga menerbitkan surat edaran kepada lembaga jasa keuangan untuk memberikan relaksasi atau keringanan pembayaran kredit bagi usaha dan pekerjaan yang terdampak langsung atau tidak langsung pandemi korona.
 
Ada empat syarat utama bagi debitur yang bisa mendapatkan relaksasi penundaan pembayaran cicilan kredit. Pertama, yakni debitur yang terkena dampak covid-19 dengan nilai kredit di bawah Rp10 miliar. Ini antara lain untuk para pekerja informal, berpenghasilan harian, usaha mikro dan usaha kecil (kredit UMKM dan KUR).
 
Kedua, keringanan dapat diberikan dalam periode waktu maksimum satu tahun dalam bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok/bunga, perpanjangan waktu atau hal lain yang ditetapkan oleh bank/leasing. Ketiga, mengajukan kepada bank/leasing dengan menyampaikan permohonan melalui saluran komunikasi bank/leasing. Keempat, jika dilakukan secara kolektif misalkan melalui perusahaan, maka direksi wajib memvalidasi data yang diberikan kepada bank/leasing.
 

(DEV)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif