Penolakan atas pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja akan terus menjadi perhatian pelaku pasar. Foto: Dok.MI.
Penolakan atas pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja akan terus menjadi perhatian pelaku pasar. Foto: Dok.MI.

Penolakan UU Cipta Kerja Jadi Perhatian Pelaku Pasar

Ekonomi IHSG pasar modal Omnibus Law
Annisa ayu artanti • 07 Oktober 2020 13:51
Jakarta: Kepala Riset NH Korindo Sekuritas Indonesia Anggaraksa Arismunandar mengatakan dinamika penolakan atas pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja akan terus menjadi perhatian pasar.
 
Pasalnya, meskipun telah disambut positif oleh pasar dengan penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan kemarin, kebijakan tersebut masih menuai pro dan kontra.
 
"Pelaku pasar tentu juga akan terus mengamati perkembangan dinamika penolakan yang terjadi di beberapa daerah, baik berupa aksi mogok kerja maupun demonstrasi," katanya kepada Medcom.id, Rabu, 7 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia menjelaskan, penguatan IHSG pada Selasa, 6 Oktober 2020 hanya merupakan reaksi awal dari pelaku pasar. Sementara berdasarkan data RTI hari ini, pergerakan IHSG kembali berbalik arah ke zona merah.
 
"Penguatan IHSG kemarin yang terjadi pasca pengesahan UU Cipta Kerja, kami lihat hanya baru merupakan reaksi awal dari pelaku pasar," ucapnya.
 
Pada pembukaan perdagangan IHSG dibuka di level 4.976,56 kemudian sempat menghijau ke posisi 5.014,61. Setelah itu pada penutupan perdagangan sesi I kembali menuju zona merah di level 4.967,65.
 
Nilai transaksi sepanjang perdagangan hari ini mencapai Rp13,72 triliun dengan volume perdagangan 11,62 miliar saham.
 
Seperti diketahui, payung hukum ini memang memberikan kemudahan bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Namun, ada beberapa poin yang menjadi polemik yang dinilai tidak sesuai dan memeras buruh.
 
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya mengatakan beberapa poin penolakan dalam UU Cipta Kerja tersebut di antaranya untuk tetap mengadakan UMK tanpa syarat dan UMSK.
 
Kemudian, buruh juga menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. Ketiga, tidak boleh ada PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup. Selain itu penolakan eksploitasi waktu kerja, serta cuti dan hak upah.
 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif