Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso - - Foto: Antara/ Sigid Kurniawan
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso - - Foto: Antara/ Sigid Kurniawan

OJK Akui Keringanan Kredit Ganggu Kas Perbankan

Ekonomi ojk perbankan kredit
Husen Miftahudin • 04 Juni 2020 15:06
Jakarta: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengakui program restrukturisasi (keringanan) kredit akan mengganggu arus kas (cash flow) perbankan dan lembaga pembiayaan. Pasalnya lembaga keuangan tersebut diminta mengurangi tunggakan bunga, memperpanjang jangka waktu kredit, hingga pengurangan tunggakan pokok.
 
"Kalau (nasabah) ini tidak mengangsur pokok dan bunga, maka cashflow bank dan lembaga keuangan itu akan terganggu sehingga (kekurangan) likuiditas ini akan dialami oleh lembaga perbankan maupun keuangan. Karena baik direstrukturisasi maupun tidak direstrukturisasi ternyata likuiditasnya itu tidak ada yang masuk. Kecuali kalau bayar," ujar Wimboh dalam telekonferensi di Jakarta, Kamis, 4 Juni 2020.
 
Wimboh menjelaskan gangguan arus kas yang dialami perbankan dan lembaga pembiayaan akan berpengaruh pula terhadap seretnya likuiditas. Sebab perbankan dan lembaga pembiayaan ini harus membayar dana pinjaman dari bank lain.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Lembaga perbakan dan keuangan ini harus bayar dana pinjaman dari bank lain atau bayar bunga dana masyarakat (bunga simpanan), sehingga pasti akan mismatch," ungkap dia.
 
Dalam kondisi normal, gangguan likuiditas bank dan lembaga pembiayaan bisa disiasati dengan cara melakukan interbank call money atau pinjaman singkat antarbank. Namun upaya ini akan sulit direalisasi di tengah kondisi pandemi saat ini.
 
"Tentunya ini yang harus kita siapkan di mana dalam kondisi normal bagaimana interbank call money ternyata tidak jalan, maka bisa repo (repurchase aggrement) surat utang ke Bank Indonesia. Tapi dengan begitu ada kemungkinan tekanannya masih ada," beber Wimboh.
 
Oleh karena itu OJK bersama pemerintah meramu skema penempatan dana pemerintah di perbankan untuk mendukung program restrukturisasi. Wimboh menyebut skema ini sebagai pinjaman likuiditas dari dana pemerintah yang disimpan di bank peserta.
 
"Bank peserta ini adalah bank yang biasanya sudah menjadi supplier di money market. Jumlahnya (bank peserta) sudah kita hitung, itu didesain untuk membantu likuiditas apabila likuiditas dengan interbank call money sudah tidak mungkin, repo ke Bank Indonesia juga sudah tidak mungkin karena mungkin surat berharga yang dimiliki sudah habis. Dengan ini, maka bank tersebut bisa minta pinjaman dari likuiditas pemerintah melalui bank peserta," ucap Wimboh.
 
Skema penempatan dana pemerintah di perbankan ini ditujukan untuk menyangga bank yang mengalami kesulitan likuiditas setelah melakukan restrukturisasi kredit. Skema ini memberikan pinjaman dari bank penyangga (peserta) ke bank penerima (pelaksana restrukturisasi kredit) dengan jaminan kredit yang direstrukturisasi.
 
Kredit yang menjadi jaminan tersebut merupakan kredit berkualitas lancar serta kredit dalam penilaian khusus. Bank pelaksana yang membutuhkan bisa mengajukan pinjaman likuiditas kepada bank peserta yang akan meneruskan permohonannya kepada pemerintah.
 
"Konsepnya adalah business to business antara bank peserta dan bank pelaksana dengan underlying kredit direstrukturisasi. Kalau business to business, itu betul-betul keputusan bisnis. Dengan adanya ini, maka ada amunisi baru pendanaan dari pemerintah yang uangnya ini rencananya berasal dari surat utang pemerintah yang dibeli Bank Indonesia," pungkas Wimboh.

 

(Des)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif