Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Foto : Medcom.id.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Foto : Medcom.id.

BI-OJK Sepakat Sokong Likuiditas Bank 'Sakit'

Ekonomi OJK Perbankan Bank Indonesia
Husen Miftahudin • 20 Oktober 2020 14:01
Jakarta: Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyepakati penguatan proses pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) kepada perbankan. Hal tersebut merupakan langkah bersama penyelamatan bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek.
 
Kesepakatan itu tertuang dalam Keputusan Bersama tentang Kerja Sama dan Koordinasi BI dan OJK dalam rangka Pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) dan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS). Keputusan Bersama tersebut ditandatangani Gubernur BI Perry Warjiyo dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, sebagai tindak lanjut terbitnya penyempurnaan ketentuan PLJP/PLJPS Bank Umum pada 29 September 2020.
 
Perry menyampaikan penyediaan likuiditas ini ditujukan bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek, namun masih mampu membayar utang (solven). Hal ini penting demi menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah meluasnya dampak pandemi covid-19.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Koordinasi BI dan OJK dalam pemberian PLJP/PLJPS yang bersifat end to end ini dilakukan untuk memperlancar pelaksanaan pemberian PLJP/PLJPS dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik," ujar Perry dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Selasa, 20 Oktober 2020.
 
Sementara itu, menurut Wimboh Keputusan Bersama ini akan memperkuat pelaksanaan fungsi lender of the last resort oleh Bank Indonesia, memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan perbankan dan lembaga jasa keuangan oleh OJK, serta memperjelas mekanisme dan akuntabilitas masing-masing lembaga.
 
"Kerja sama dan koordinasi BI dengan OJK semakin baik dalam menjaga SSK (Stabilitas Sistem Keuangan) melalui terciptanya sistem perbankan yang sehat, efisien, serta berkontribusi optimal bagi perekonomian nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas," ungkapnya.
 
Adapun ruang lingkup koordinasi dan kerja sama PLJP/PLJPS yang dituangkan dalam Keputusan Bersama BI-OJK tersebut mencakup sinergi kedua lembaga pada saat, pertama, pra-permohonan.
 
Kedua, penilaian terhadap pemenuhan persyaratan. Ketiga, penyampaian informasi persetujuan permohonan. Keempat, pengawasan terhadap bank penerima. Kelima, pelunasan serta eksekusi agunan.
 
Selanjutnya, pedoman pelaksanaan Keputusan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Anggota Dewan Gubernur BI dan Anggota Dewan Komisioner OJK.

 
(SAW)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif