Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo. Foto: Dok. OJK TV
Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo. Foto: Dok. OJK TV

OJK Enggan Tanggapi Isu Pengembalian Pengawasan Bank ke BI

Ekonomi OJK
Husen Miftahudin • 02 Juli 2020 20:58
Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) enggan menanggapi isu pengembalian wewenang pengawasan perbankan ke Bank Indonesia (BI). OJK saat ini fokus menjalankan amanat undang undang dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan.
 
"Intinya kan sekarang semuanya juga lembaga bekerja berdasarkan undang-undang, maka kita harus menjalankan undang-undang dengan konsekuen sampai dengan tentunya apa yang dimaksudkan undang-undang itu tercapai," kata Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo usai konferensi bersama di kompleks perkantoran BI, Kamis, 2 Juli 2020.
 
Anto mengungkapkan isu pengembalian wewenang tersebut tidak jelas informasinya. Sejumlah media daring yang memberitakan hal itu juga tidak mencantumkan narasumber yang jelas dan kredibel.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sampai saat ini belum ada yang sampai ke saya informasinya itu. Karena tadi berita-berita itu ketika saya tanya sumbernya, saya baca, semuanya tidak ada yang mengatakan sumber yang jelas," ketusnya.
 
Pengawasan perbankan nasional sebelumnya merupakan wewenang bank sentral. Wewenang tersebut kemudian diberikan kepada OJK, sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.
 
Saat ini, tegas Anto, OJK masih fokus dalam tugas restrukturisasi kredit dan pemulihan ekonomi nasional. Bersama dengan pemerintah (Kementerian Keuangan), Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam dalam ruang Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), OJK turut serta dalam kebijakan stimulus perekonomian nasional untuk menangani dampak covid-19.
 
"OJK itu sekarang fokus dulu, kita hanya fokus terhadap bagaimana tugas dan fungsi pokok OJK. Itu yang lebih penting daripada berbagai hal, itu yang harus diutamakan karena negara ini sekarang sedang membutuhkan upaya untuk penanganan covid-19," tutur dia.
 
Terkait keringanan (restrukturisasi) kredit, Anto mengakui puncak permohonan program ini terjadi pada April dan Mei 2020. Pada Juni 2020, pengajuan restrukturisasi kredit melandai seiring pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
 
Harapan OJK, sebutnya, pemerintah bersama otoritas terkait kembali mendorong dan menggerakkan aktivitas sektor riil. Tentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat demi menghindari meluasnya penyebaran covid-19.
 
"Karena tanpa bergeraknya sektor riil, maka segala yang disiapkan pemerintah mengenai penempatan uang negara, kemudian subsidi bunga, itu juga akan mengalami hambatan. Misalnya mau disalurkan ke hotel, kalau hotelnya belum ada yang menghuni kan berarti hotelnya belum bisa berjalan," pungkas Anto.

 
(DEV)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif