Ilustrasi Bank Indonesia - - Foto: dok Antara
Ilustrasi Bank Indonesia - - Foto: dok Antara

Baleg Minta 'Izin' Rombak Aturan BI Mulai Pekan Depan

Ekonomi Bank Indonesia ruu bi DPR RI
Husen Miftahudin • 18 September 2020 15:53
Jakarta: Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Hendrawan Supratikno mengatakan amendemen Undang-Undang (UU) Bank Indonesia (BI) masih dalam tahap perancangan. Hingga saat ini, seluruh draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia masih disusun secara internal oleh panitia kerja dari Baleg.

Hendrawan mengakui pihaknya akan meminta masukan dari pihak-pihak terkait seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), hingga Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI). Permintaan izin untuk merombak beleid bank sentral tersebut akan dilakukan Baleg mulai pekan depan.
 
"Ini baru tahap perancangan. Minggu depan masih diteruskan RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dengan pihak-pihak yang terdampak," ungkap Hendrawan kepadaMedcom.id, Jumat, 18 September 2020.
 
Menurutnya, pengesahan RUU BI tersebut bakal memakan waktu lantaran proses yang cukup panjang. Tak tertutup kemungkinan jika pokok-pokok perombakan aturan Bank Indonesia yang disusun Baleg DPR tersebut juga akan berubah. "Betul (konstelasi masih akan terus berubah). Tunggu tanggal mainnya," ucap Hendrawan singkat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Berdasarkan draf awal RUU yang diterimaMedcom.id, Baleg DPR dalam pertimbangannya menilai bahwa perlu penataan kembali terhadap Bank Indonesia agar mampu menetapkan kebijakan moneter secara menyeluruh dan terkoordinasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengatasi situasi darurat yang dapat membahayakan ekonomi negara, dan menjawab tantangan perekonomian ke depan dalam menghadapi globalisasi ekonomi.
 
Selain itu, kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia saat ini dianggap masih berfokus pada stabilitas nilai tukar dan harga saja, sehingga hal itu belum cukup kuat untuk mendorong perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beleid lama yang mengatur Bank Indonesia juga disebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat saat ini.
 
Dalam revisi ini terdapat beberapa pasal yang dihapus dan juga disempurnakan. Merangkum dari 14 pokok yang dirombak, DPR mengusulkan agar tujuan kelembagaan BI bukan hanya memelihara kestabilan rupiah, tapi juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. RUU BI tersebut mengubah aturan sebelumnya yang menyatakan bahwa tujuan BI hanya mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah.
 
Sementara terkait dengan Dewan Moneter yang kini diubah menjadi Dewan Kebijakan Ekonomi Makro, seperti tertuang pada Pasal 7 ayat 3 berbunyi bahwa penetapan kebijakan moneter dilakukan oleh Dewan Kebijakan Ekonomi Makro. Dewan ini akan membantu pemerintah dan BI dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan moneter.
 
Di Pasal 9A ayat 3, Dewan Kebijakan Ekonomi Makro terdiri dari lima anggota, yaitu Menteri Keuangan dan satu orang menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional; Gubernur Bank Indonesia dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia; serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. (4) Jika dipandang perlu, Pemerintah dapat menambah beberapa orang menteri sebagai anggota penasihat kepada Dewan Kebijakan Ekonomi Makro.

 
Berdasarkan Pasal 34 ayat 1, tugas mengawasi Bank yang selama ini dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan diusulkan untuk dialihkan kepada Bank Indonesia. Pengalihan tugas mengawasi bank ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada 31 Desember 2023.
 
Adapun proses pengalihan kembali fungsi pengawasan bank dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank Indonesia dilakukan secara bertahap setelah dipenuhinya syarat-syarat yang meliputi infrastruktur, anggaran, personalia, struktur organisasi, sistem informasi, sistem dokumentasi, dan berbagai peraturan pelaksanaan berupa perangkat hukum serta dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif