ilustrasi BI - - Foto: MI/ Panca Syurkani
ilustrasi BI - - Foto: MI/ Panca Syurkani

BI Diberi Kewenangan Bailout Lewat LPS

Ekonomi bank indonesia Virus Korona
Husen Miftahudin • 01 April 2020 14:59
Jakarta: Pemerintah memberi kewenangan kepada Bank Indonesia (BI) untuk melakukan bailout atau memberikan dana talangan bank-bank sistemik lewat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hal itu dimungkinkan dalam skema yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020.
 
Beleid itu terkait tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
 
Kewenangan yang dimaksud tertuang dalam Pasal 16 Ayat 1, yakni memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah kepada bank sistemik atau bank selain bank sistemik. Sejak kasus bailout Bank Century, Bank Indonesia sudah tidak bisa lagi memberikan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan fasilitas pembiayaan darurat (FPD).
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan kewenangan ini merupakan skenario antisipatif yang mungkin digunakan bank sentral dalam penanggulangan pandemi virus korona (covid-19). Tujuannya, untuk membantu pembiayaan covid-19 sekaligus menjaga stabilitas pasar keuangan domestik.
 
"Pembiayaan likuiditas jangka pendek untuk bank sistemik ini juga sebagai langkah-langkah antisipatif, tentu saja kami akan diskusikan di dalam KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) langkah-langkah pencegahannya. Tapi kalau memang itu diperlukan, Perppu ini memungkinkan untuk itu," ujar Perry dalam telekonferensi bersama KSSK tentang stimulus ekonomi, Jakarta, Rabu, 1 April 2020.
 
Dalam hal ini, bank sentral dapat membeli atau repo surat-surat berharga negara yang dimiliki LPS untuk biaya penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dan bank selain bank sistemik. Hal tersebut dilakukan supaya LPS bisa melakukan fungsi-fungsinya saat kondisi tidak normal dan ketika diperlukan.
 
"Ini sebagai langkah-langkah antisipatif, belum tentu terjadi. Tapi kalau LPS harus memerlukan likuiditas dan biaya dalam menangani berbagai permasalahan di perbankan, maka BI diperbolehkan dalam kondisi tidak normal membeli secara repo surat-surat berharga yang dimiliki LPS," jelas Perry.
 
Dalam aturan ini, Bank Indonesia juga diberi perluasan kewenangan melakukan pembelian Surat Utang Negara (SUN) dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berjangka panjang di pasar perdana. Langkah itu merupakan rencana cadangan pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19.
 
Dalam ketentuan sebelumya, BI hanya diperbolehkan membeli surat utang pemerintah yang ada di pasar sekunder saja. Sementara di pasar perdana, BI merupakan agen yang melaksanakan lelang surat utang pemerintah.
 
"Yang kita lakukan dengan KSSK kalau perlu dibuka, pintunya perlu dikunci atau dibuka. Kami berdua menyampaikan perlu dibuka tapi nanti rambu-rambunya diatur pruden. Sehingga, bank sentral dan keuangan negara itu kepentingannya adalah sama," ungkap Menkeu Sri Mulyani pada kesempatan yang sama.
 
Meski begitu, Sri Mulyani berharap pemerintah bersama bank sentral tetap bisa menjaga kepercayaan investor. Ketika pasar tidak bisa menyerap kebutuhan pendanaan pemerintah, maka BI diperbolehkan masuk untuk mencegah kondisi yang tidak normal ataupun tak rasional.
 
"Memang saya tahu risiko naik, kita tidak deny, tapi risiko bisa dijaga akurat sehingga kita berdua beri signal. Kalau kondisi keuangan seperti ini pembiayaan akan nambah, market akan absorb. Kalau tidak bisa absorb, baru BI step (membeli SUN) ini," tutup Sri Mulyani.

 

(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif