Ilustrasi Jiwasraya - - Dok Antara
Ilustrasi Jiwasraya - - Dok Antara

Pemerintah Diminta Prioritaskan Nasabah Jiwasraya di Tengah Covid-19

Ekonomi asuransi Jiwasraya
Eko Nordiansyah • 20 Mei 2020 14:46
Jakarta: Pemerintah diminta tetap bertanggung jawab menyelesaikan ganti rugi nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di tengah covid-19. Pasalnya, kasus tersebut sudah berlangsung lama sebelum pendemi korona masuk ke Indonesia.
 
"Jiwasraya itu masalah yang terpisah, penyelesaiannya harus terpisah dan tidak bisa disamakan dengan kebijakan PMN yang dikeluarkan pemerintah saat ini," kata Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2020.
 
Ia mengungkapkan pemerintah merilis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program tersebut memberikan aliran dana melalui penanaman modal negara (PMN) ke beberapa BUMN.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Salah satunya adalah suntikan modal ke induk holding keuangan yakni PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebagai holding keuangan sebesar Rp6,2 triliun. Namun modal tersebut tidak cukup untuk membayar ganti rugi pemegang polis saving plan maupun tradisional.
 
"Jiwasraya ini kan sudah masalah hukum dan tanggung jawab pemerintah. Ya harus diganti jangan pilih kasih yang tradisional dulu, saving plan-nya tidak," jelas dia.
 
Memang pada Maret 2020 kemarin, pemerintah sudah membayar kewajiban kepada lebih dari 15 ribu nasabah tradisional dengan nilai mencapai Rp470 miliar. Sayangnya pemerintah terkesan mengesampingkan nasabah saving plan untuk penyelesaian masalah pelunasan ganti rugi tersebut. Karenanya, pemerintah harus kembali menyuntik modal tambahan dan menyelesaikan masalah Jiwasraya.
 
"Jiwasraya rugi dan pemerintah harus masukkan uang, pemerintah harus tambah modal lagi," pungkasnya.
 

(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif