Ilustrasi kredit macet perbankan - - Foto: Medcom
Ilustrasi kredit macet perbankan - - Foto: Medcom

OJK Wanti-wanti Perbankan soal Kredit Macet

Ekonomi OJK Perbankan Kredit
Husen Miftahudin • 20 November 2020 20:42
Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewanti-wanti perbankan untuk terus mempertebal Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya kenaikan kredit macet saat menerapkan kebijakan restrukturisasi.
 
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana Heru mengatakan restrukturisasi kredit tertuang dalam POJK 11 Tahun 2020. Beleid tersebut memperbolehkan bank untuk tidak memiliki pencadangan selama melakukan restrukturisasi.
 
Namun demikian, tegasnya, antisipasi harus tetap dilakukan. OJK sebagai regulator menganggap pencadangan ini sebagai hal penting agar bisnis perbankan bisa tetap berjalan lancar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Perbankan juga kita minta untuk tidak lengah bahwa loan at risk-nya, kalau tidak dihitung dengan risk pasti akan meningkat. Beban CKPN juga terkait ini kita ingin tingkatkan, walaupun di dalam restrukturisasi diperbolehkan tidak memiliki cadangan," jelas Heru dalam sebuah acara webinar di Jakarta, Jumat, 20 November 2020.
 
Heru mengakui bahwa restrukturisasi kredit ini memiliki beberapa tantangan. Beberapa di antaranya terkait upaya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan debitur dengan kapasitas bank.
 
Selain itu, kebijakan OJK yang dikeluarkan dalam rangka menghadapi pandemi covid-19 ini untuk memastikan kualitas governance dan integritas para pelaku perbankan serta debitur untuk kelancaran restrukturisasi.
 
"Bank perlu memastikan tidak ada moral hazard atau free rider. Kalau terjadi moral hazard tentunya saat restrukturisasinya berakhir pasti banknya akan mengalami masalah," imbuhnya.

 
Tantangan lainnya adalah bagaimana prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dapat diterapkan dengan baik. Perbedaan dan persepsi masyarakat juga harus diluruskan soal restrukturisasi ini. "Jangan sampai mereka memandang bahwa kredit semuanya boleh direstrukturisasi, ini yang berkali-kali terjadi," jelas Heru.
 
Selanjutnya, terdapat kendala realisasi restrukturisasi kredit yang belum optimal. Antara lain kesulitan untuk tatap muka, verifikasi data, dan pengkinian kondisi debitur akibat social distancing dan pembatasan akses.
 
Lalu, adanya restrukturisasi debitur secara bulk untuk yang bersifat mass product. Proses restrukturisasi yang dilakukan oleh pejabat yang tidak terlibat dalam kredit restrukturisasi juga berpotensi menghambat proses percepatan stimulus.
 
"Persetujuan restrukturisasi yang harus naik satu tingkat menimbulkan bottleneck pemprosesan restrukturisasi kredit," pungkas Heru.  

 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif