Ilustrasi/MI
Ilustrasi/MI

Pakar Sebut Lelang Aset Dibenarkan bagi Debitur Tak Kooperatif

Ekonomi Perbankan kasus hukum
Medcom • 29 September 2020 07:16
Jakarta: Pakar perbankan Prasetio menyebut bank berhak mengabaikan upaya restrukturisasi dan mengeksekusi jaminan lewat proses lelang. Ini dilakukan jika debitur tidak kooperatif dan tidak memegang komitmen dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit.
 
"Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan bank dari risiko yang lebih besar," kata Prasetio saat menjadi saksi ahli yang dihadirkan di muka persidangan dalam kasus pidana antara Bank Swadesi dengan PT Ratu Kharisma di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 28 September 2020.
 
Menurutnya, bank dapat melakukan langkah yang disebut dengan call the loan. Jika terjadi deadlock, maka eksekusi terhadap jaminan harus dilakukan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Mantan Direktur Utama Peruri ini menjelaskan dalam pemberian kredit, dikenal analisis first way out dan second way out. First way out adalah analisis kemampuan (ability to pay) dan kemauan (willingness to pay) membayar kembali dan sumber pembayaran kembali utama, dilihat dari karakter dan komitmen debitur, jenis usaha, kondisi industri makro, keuangan, modal usaha, reputasi.
 
Sedangkan second wayout adalah nilai jaminan, sebagai sumber pembayaran kembali atas pinjaman apabila first way out tdk mencukupi. “Jaminan sebenarnya diminta oleh bank agar bank lebih komit dan memiliki moral obligation yang lebih kuat,” ucapnya.
 
Lebih jauh, doktor lulusan Universitas Gajah Mada tersebut mengatakan bahwa klasifikasi kredit sesungguhnya sudah diatur oleh Bank Indonesia (BI). Saat bank mengalami masalah dan restrukturisasi tidak dapat dilakukan, maka bank dapat melakukan call the loan dan clasified macet.
 
Adapun pertimbangan restrukturisasi, kata dia, diperuntukkan bagi debitur yang kooperatif dan berkomitmen tinggi. Penyesuaian atas sumber pembayaran kembali dan penyesuaian kondisi struktur kredit bisa berupa reconditioning.
 
"Bila bank menimbang bahwa debitur ternyata tidak kooperatif dan tidak berkomitmen, maka tak akan terjadi deadlock. Sehingga, upaya akhir adalah eksekusi jaminan oleh bank melalui proses lelang,” katanya.
 
Proses lelang itu sendiri menurutnya bersifat terbuka. Siapa pun yang berminat dipersilakan ikut, termasuk debitur.
 
Bagi bank sendiri, kata Prasetio, proses lelang adalah last effort. Siapa peminat dan cocok atau masih dalam koridor limit internal approval, bank akan setujui. Ini sebagai upaya akhir menghindarkan kerugian lebih besar. Bila hasil lelang tidak cukup menutup oustanding loan, lanjut dia, maka sisa pinjaman masih bisa ditagih.
 
Baca: Yunus Husein Tetap Melihat Pelanggaran SOP Bank Bukan Pidana
 
Fransisca Romana, kuasa hukum terdakwa Ningsih Suciati, usai persidangan menyebutkan bahwa jumlah total kredit Debitur PT Ratu Kharisma adalah Rp10,5 miliar dan baru membayar Rp230 juta di tiga bulan pertama. Itu pun menurutnya berasal dari fasilitas kredit yang belum ditarik.
 
Debitur kemudian meminta penambahan dan restrukturisasi karena kesulitan biaya operasional dan adanya permasalahan dengan bank lain. Ada pula persoalan flu babi hingga krisis global. Alhasil, PT Ratu Kharisma meminta restrukturisasi, namun bank tidak mengabulkan karena usaha debitur dianggap tidak prospektif.
 
"Adalah hak bank untuk tidak mengabulkan permohonan restrukturisasi terhadap usaha debitur yang tidak dianggap prospektif. Langkah ini untuk menyelamatkan bank dari risiko yang lebih besar," kata Fransiska.
 
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan tersebut tidak memberi pertanyaan atau menanggapi keterangan yang disampaikan saksi ahli di muka persidangan.
 
(UWA)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif