Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Ilustrasi. Foto: Medcom.id

Relaksasi Pembayaran Kredit Perlu Dikawal Sanksi Hukum

Ekonomi ojk kredit virus corona
Ilham wibowo • 29 Maret 2020 18:20
Jakarta: Keringanan pembayaran kredit bagi kriteria masyarakat terkena dampak virus korona baru (covid-19) dinilai perlu memiliki regulasi yang jelas. Selain petunjuk pelaksanaan, stimulus dorongan Pemerintah itu juga perlu dikawal sanksi hukum bagi perusahaan pembiayaan yang tidak patuh.
 
"Harus ada ketegasan aturan ini pemberian keringanan harus menjadi aturan yangg jelas dan sanksi hukum kepada mereka yang tidak menjalankan," kata Ekonom senior Indef Fadhil Hasan melalui video konferensi, Minggu, 29 Maret 2020.
 
Fadhil menilai sanksi hukum penting agar perusahaan pembiayaan memberikan keringanan sesuai harapan masyarakat sebagai penerima. Aturan ini pun perlu dijabarkan Otoritas Jasa Keuangan OJK yang baru sebatas merilis tata cara dan syarat pengajuan keringan pembayaran kredit akibat covid-19.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Harus merupakan regulasi yang jelas dan tegas yang harus diikuti industri keuangan dan perbankan. Kalau masih diberikan diskresi nanti berbeda beda yang mereka lakukan dan memang itu belum ada dicantumkan di petunjuk teknis OJK," ungkapnya.
 
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan update terkait aturan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical.
 
Aturan ini memberikan relaksasi kepada debitur atau pemilik kewajiban kredit yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank akibat terimbas korona. Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot menjelaskan pada poin satu debitur tidak perlu datang ke bank atau perusahaan pembiayaan (leasing).
 
"Tunggu dan ikuti pengumuman yang akan disampaikan bank atau leasing melalui website atau call center resmi," ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu, 29 Maret 2020.
 
Adapun pada poin dua, prioritas debitur yang mendapatkan keringanan adalah debitur yang terkena dampak covid-19 dengan nilai kredit/leasing di bawah Rp10 miliar, untuk antara lain pekerja informal, berpenghasilan harian, usaha mikro dan usaha kecil (kredit UMKM dan KUR).
 
"Keringanan dapat diberikan dalam periode waktu maksimum satu tahun dalam bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok/bunga, perpanjangan waktu atau hal lain yang ditetapkan oleh bank/leasing," lanjutnya.
 
Sekar menambahkan, debitur perlu mengajukan kepada bank atau leasing dengan menyampaikan permohonan melalui saluran komunikasi bank atau leasing.
 
Sementara jika pengajuan dilakukan kolektif oleh perusahaan, maka direksi wajib memvalidasi data yang diberikan kepada bank atau leasing.
 
Kemudian, bagi debitur yang tidak termasuk dalam poin dua di atas, bank atau leasing memiliki keringanan kredit atau leasing sehingga debitur dapat berkontak langsung melalui sarana komunikasi yang selama ini digunakan dan tetap tidak perlu hadir atau bertatap muka.
 
"Debitur agar selalu mengikuti informasi resmi dari bank atau leasing, tidak mudah percaya dengan informasi yang bersifat hoax, termasuk melaporkan kepada bank atau leasing jika ada pihak debt collector yang melakukan teror dan tidak sesuai ketentuan," tandasnya.
 
Debitur bisa melakukan pelaporan di hotline OJK di nomor 157, atau WhatsApp di nomor 081 157 157 157 atau email ke konsumen@ojk.go.id dengan menyebutkan nama, perusahaan bank atau leasing, serta masalah yang dihadapi.
 

(DEV)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif