OJK mengecam tindakan sekelompok penagih utang (debt collector) yang menagih tidak sesuai prosedur. Foto: dok.MI
OJK mengecam tindakan sekelompok penagih utang (debt collector) yang menagih tidak sesuai prosedur. Foto: dok.MI

Debt Collector Tarik Kendaraan TNI, OJK Bakal Sanksi Perusahaan Pembiayaan

Ekonomi OJK tni debt Kredit Kendaraan
Husen Miftahudin • 11 Mei 2021 16:56
Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengecam tindakan sekelompok penagih utang (debt collector) yang mengepung Anggota TNI Serda Nurhadi saat membantu orang sakit di wilayah Jakarta Utara. Tindakan penagih utang tersebut jelas melanggar hukum, regulator tidak segan untuk memberikan sanksi keras kepada perusahaan pembiayaan tersebut.
 
"OJK tidak menolerir debt collector yang melanggar hukum dan akan memberi sanksi keras kepada perusahaan pembiayaan yang melanggar," tegas Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot dalam keterangan resminya, Selasa, 11 Mei 2021.
 
Terkait hal ini, Otoritas Jasa Keuangan telah berkoordinasi dengan pihak asosiasi perusahaan pembiayaan untuk menertibkan anggotanya dalam menjalankan ketentuan penagihan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebelumnya, viral video mobil jenis Honda Mobilio dengan nomor polisi B 2638 BZK diberhentikan dirampas paksa oleh debt collector. Padahal mobil itu dikendarai prajurit TNI.
 
Peristiwa ini terjadi saat Nurhadi yang merupakan anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) mendengar informasi ada sekelompok penagih utang mengepung mobil yang membawa orang sakit. Nurhadi langsung meluncur ke lokasi untuk membantu pengemudi.
 
Nurhadi mencoba mengambil kemudi mobil untuk segera membawa penumpang ke rumah sakit. Namun, penagih utang tersebut ngotot mengadang mobilnya.
 
Tim Gabungan dari Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya dengan gerak cepat dan berhasil mengamankan sembilan orang. Dari hasil pengembangan, akhirnya Polisi menetapkan 11 pelaku penghadang mobil tersebut ditetapkan sebagai tersangka.
 
"Para tersangka dijerat Pasal 335 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal satu tahun, dan Pasal 53 Jo 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Mapolres Jakarta Utara, Senin, 10 Mei 2021.
 
(DEV)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif