Ilustrasi OJK - - Foto:  MI/ Ramdani
Ilustrasi OJK - - Foto: MI/ Ramdani

Penerbitan Perppu 1/2020 Cegah Tekanan Sistem Keuangan

Ekonomi ojk
Husen Miftahudin • 02 April 2020 18:52
Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap menindaklanjuti penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020. Penerbitan Perppu itu dalam rangka menghadapi risiko penurunan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.
 
"Perppu 1 Tahun 2020 merupakan landasan hukum bagi pemerintah, OJK, BI (Bank Indonesia), dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) untuk memberikan kewenangan yang selama ini belum tercakup dalam ketentuan perundang-undangan yang ada," kata Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 2 April 2020.
 
Menurut Anto beleid ini dapat membuat otoritas terkait melakukan langkah-langkah pre-emptive untuk menghindari terjadinya tekanan di perekonomian nasional, sektor riil, dan sistem keuangan.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


OJK, sebutnya, akan meningkatkan frekuensi asesmen tindakan antisipasi (forward looking) terhadap kondisi lembaga jasa keuangan agar bisa mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah ancaman pelemahan ekonomi sebagai dampak penyebaran pandemik virus korona (covid-19).
 
Perppu ini juga sejalan dengan program restrukturisasi kredit atau leasing yang telah disampaikan dalam stimulus kebijakan OJK sebelumnya dengan tetap memperhatikan kondisi lembaga jasa keuangan.
 
Dalam kerangka itu, OJK berupaya untuk tetap memberikan ruang terhadap sektor riil dan melakukan langkah-langkah pengawasan yang relatif lebih cepat untuk menghindari terjadinya permasalahan yang lebih dalam. Industri jasa keuangan diminta tetap mengedepankan penerapan tata kelola yang baik (governance).
 
Untuk memperlancar proses pengawasan di tengah kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan oleh pemerintah, OJK telah mengeluarkan dan terus memonitor serta evaluasi terhadap kebijakan. Di antaranya pelaksanaan prosedur bisnis proses melalui pemanfaatan sarana teknologi informasi (seperti pelaksanaan fit and proper test melalui video conference).
 
"Kemudian merelaksasi batas waktu pengiriman laporan periodik, batasan waktu pelaksanaan dan penyelenggaraan RUPS secara elektronik, pengecualian prinsip keterbukaan di bidang pasar modal, serta memonitor transaksi perdagangan saham di bursa," tutup Anto.
 

(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif