OJK. Foto: dok. MI
OJK. Foto: dok. MI

OJK Bakal Perketat Aturan soal Asuransi Unit Link

Ekonomi OJK asuransi investasi
Eko Nordiansyah • 28 Januari 2022 21:21
Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator akan segera membenahi aturan mengenai asuransi, khususnya produk unit link. OJK mengaku dalam waktu dekat segera merilis Surat Edaran (SE) berkaitan dengan Produk Asuransi yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) dengan amandemen-amandemen terbaru.
 
Kepala Departemen Pengawas IKNB 2A Ahmad Nasrullah mengatakan, OJK akan menambahkan aturan-aturan untuk memperkuat posisi konsumen. Sebagai contoh, ia menjelaskan, nantinya dokumen tidak cukup hanya dengan menandatangani selembar kertas.
 
"Di polis harus dicantumkan biaya seperti apa, manfaat dan risiko seperti apa, serta ilustrasi tidak boleh menyesatkan. Termasuk potensi kerugian harus diceritakan disitu," kata dia dalam webinar Pentingnya Proteksi Asuransi, Jangan Salah Memilih Unit Link, Jumat, 28 Januari 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, OJK juga akan mengatur tentang dana minimum awal premi yang akan digunakan untuk investasi. Menurutnya, hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan pemupukan dana nasabah yang selama ini kerap kali terpotong dengan nominal besar di awal persetujuan premi.
 
"Di aturan baru, harus ada dana minimal investasi yang harus di retain untuk mengembangkan dana. Kami tidak mengatur biaya maksimum, namun biaya minimum yang harus diinvestasikan. Jadi, tidak boleh ada produk yang di awal dananya habis untuk macam-macam biaya," ungkapnya.
 
Ahmad memastikan rilisnya aturan PAYDI terbaru hanya tinggal menghitung hari saja. Dengan ini, kasus-kasus mis-selling produk Unit Link diharapkan akan bisa diminimalisir, sehingga industri asuransi menjadi sehat kembali. OJK juga meminta agar kisruh produk asuransi unit link yang terjadi belakangan ini tidak menjadi penghambat bagi industri asuransi.
 
Untuk itu, OJK memastikan akan melakukan penyelesaian terhadap masalah unit link secara selektif. Hal ini sejalan dengan beberapa nasabah asuransi yang melakukan protes kepada OJK karena merasa tertipu oleh produk unit-link. OJK dan DPR saat ini telah melakukan mediasi dengan perusahaan asuransi dan nasabah namun belum mencapai kesepakatan hingga saat ini.
 
"Daripada melakukan evaluasi produk unit-link dengan moratorium, kami lakukan secara selektif dan tidak masif. Kami khawatirkan jika distop akan terjadi goncangan di industri. Untuk itu, kita adakan perbaikan-perbaikan di berbagai sisi terlebih dahulu," jelas dia.
 
Anggota Komisi XI DPR RI, Vera Febyanthy menyoroti peran OJK sebagai lembaga pengawas serta regulator yang sebenarnya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan nasabah unit link yang terjadi belakang ini. Ia meminta OJK bisa mengutamakan kepentingan nasabah, sehingga mereka bisa mendapatkan kompensasi yang sesuai dari perusahaan asuransi.
 
"OJK juga harus jeli dalam mengidentifikasi para nasabah yang benar-benar menjadi korban unit link. Kami berharap penyelesaian segera mungkin, kiranya OJK bisa melakukan mediasi terhadap laporan nasabah dengan para asuransi. Mereka ingin dana dikembalikan kepada pemegang polis," ujarnya.
 
Ia meyakini permasalahan nasabah unit link bisa diatasi dengan identifikasi nasabah yang tepat serta mediasi dari OJK dan perusahaan asuransi. Dengan demikian, permintaan nasabah dapat dipenuhi, serta dana pemegang polis dikembalikan sesuai dengan kesepakatan awal.
 
Dibalik masih tingginya permintaan produk unit link di pasar asuransi, tidak terlepas dari peran para agen asuransi. Namun, masih ada saja agen yang nakal. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat, dari 600 ribu agen asuransi jiwa yang memiliki lisensi, sekitar 200 agen dilaporkan bermasalah dari laporan oleh perusahaan asuransi jiwa karena melanggar kode etik agen asuransi jiwa.
 
"Saya lupa jumlah pastinya, kalau nggak salah di atas 200-an orang. Perusahaan waktu mendaftarkan agen-agen ini agar masuk ke daftar itu (agen bermasalah) harus memberikan bukti. Kalau dilihat juga kasus-kasusnya beragam," ujar Direktur Eksekutif AAJI, Togar Pasaribu.
 
Togar mengakui, dari daftar agen-agen bermasalah yang tercatat dalam database AAJI, nantinya tidak akan bisa direkrut atau masuk menjadi agen perusahaan asuransi manapun. Database yang ada di AAJI ini juga telah terkoneksi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) sehingga menghindari terjadinya masalah yang sama.
 
"Tapi masih banyak agen-agen asuransi jiwa lainnya yang tetap memiliki hati nurani dan menerapkan praktik pemasaran produk asuransi dengan baik dan sesuai kode etik agen asuransi jiwa. “Yang baru-baru ini terjadi dengan cerita misselling, lalu targetnya berbeda dan sebagainya itu bisa membuat prihatin beberapa agen-agen baik. Jadi jangan pikir dari 600 ribu agen enggak ada yang pintar dan baik," tutupnya.
 
 
(DEV)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif