Foto: Grafis Medcom.id
Foto: Grafis Medcom.id

Suku Bunga Bank Diharap Turun Jadi 1%

Ekonomi Perbankan suku bunga Pemulihan Ekonomi
Antara • 07 Juli 2020 14:41
Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) meminta pemerintah segera membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menurunkan tingkat suku bunga bank menjadi satu persen. Hal itu sebagai stimulus pemulihan ekonomi agar dapat berjalan lebih cepat usai terhantam covid-19.
 
"Apabila pemerintah mau mengambil sikap seperti itu, saya yakin pemulihan ekonomi tidak akan sampai tiga tahun seperti yang diprediksikan," kata Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, seperti dikutip dari Antara, Selasa, 7 Juli 2020.
 
Menurut dia, saat ini hampir semua pengusaha dalam keadaan yang sulit dan tidak likuid karena tanpa adanya keberanian dari pemerintah memberi subsidi maka perekonomian tidak likuid.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurutnya pemerintah hanya perlu dana Rp200 triliun untuk menyuntik bunga bank. Meski angaknya terbilang besar, namun perekonomian nasional akan segera pulih dalam waktu singkat.
 
Fadel menjelaskan dirinya ketika menjadi Ketua Komisi XI DPR RI berupaya menurunkan bunga bank dari 22 persen menjadi 11 persen, dengan langkah itu, perekonomian bisa lebih cepat tumbuh.
 
"Itu saya yang punya ide, saat itu harus berbicara dengan Menteri Keuangan dan membahas dengan anggota Komisi XI DPR RI. Dalam pertemuan-pertemuan yang ada kita dorong agar ada subsidi bunga bank," tuturnya.
 
Sementara tu, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan mengatakan hingga saat ini ada empat bank yang mengajukan klaim dana talangan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pembiayaan sektor UMKM.
 
Rully mengatakan keempat bank tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), Bank Mandiri, dan BPD Kaltimtara. "Sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) kami terus mendorong agar bank-bank penyalur KUR agar segera melakukan klaim program PEN," kata Rully.
 
Ia mengatakan, jika tidak ada klaim yang diajukan, maka akan terjadi potensi keterlambatan pembayaran pemerintah atas biaya-biaya yang dikeluarkan bank penyalur.
 
"Sementara Presiden Joko Widodo secara tegas meminta agar kementerian dan lembaga mempercepat realisasi dan pencairan dana PEN khusus KUMKM yang dipatok sebesar Rp123,46 triliun," pungkas Rully.
 
(ABD)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif