Ilustrasi pemerintah tempatkan dana di perbankan - - Foto:  Antara/ Wahyu Putro
Ilustrasi pemerintah tempatkan dana di perbankan - - Foto: Antara/ Wahyu Putro

Skema Penempatan Dana Pemerintah di Perbankan Dikebut

Ekonomi ojk bank indonesia suku bunga Himbara
Husen Miftahudin • 03 Juni 2020 21:31
Jakarta: Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang mengebut penyelesaian skema penempatan dana pemerintah di perbankan untuk mendukung program restrukturisasi. Skema ini diharapkan rampung dalam kurun waktu sekitar satu pekan agar bisa langsung diterapkan.
 
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan suku bunga dalam program penempatan dana pemerintah diharapkan tidak mengikuti suku bunga pasar atau market rate. Dengan begitu, likuiditas darurat yang memiliki bunga murah itu dapat membantu likuditas bank pelaksana yang melakukan restrukturisasi kredit.
 
"Nantinya bank peserta (yang menyalurkan likuiditas darurat) bisa memberikan pinjaman antarbank dengan jaminan kredit yang direstrukturisasi dan mendapatkan margin berupa risk adjusted return," ujar Wimboh dalam konferensi pers usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Jakarta, Rabu, 3 Juni 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Di samping itu, lanjutnya, bank peserta nantinya juga akan menggunakan kaidah-kaidah yang bisa memitigasi risiko-risiko yang ada. Sebenarnya, aku Wimboh, praktik ini sudah berjalan di pasar.
 
"Ini adalah bisnis yang sudah biasa. Namun kami akan terus memonitor," tegas Wimboh.
 
Adapun persayaratan-persyaratan mengenai penempatan dana pemerintah di perbankan tersebut sudah dibagikan dengan menekankan bahwa bantuan likuiditas tersebut diberikan kepada bank yang memiliki kredibilitas dan kesehatan yang bagus.
 
Sebagai insentif kepada bank peserta, juga akan diberikan mitigasi risiko. Bentuknya berupa auto debet yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) pada bank yang mempunyai likuiditas makroprudensial sebesar enam persen.
 
"Auto debet dilakukan apabila bank pelaksana tidak bisa mengembalikan pinjaman. Dengan cara itu, di samping menjalankan transmisi kebijakan dalam rangka mendukung dan mengurangi dampak negatif dari covid-19 ini, juga ada insentif yang diberikan," ungkap Wimboh.
 
Penempatan dana pemerintah di bank peserta atau bank yang masuk kategori 15 bank besar dan sehat sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan bagian dari skema penyangga likuiditas. Skema ini menyangga bank yang mengalami kesulitan likuiditas setelah melakukan restrukturisasi kredit.
 
Skema ini memberikan pinjaman dari bank penyangga (peserta) ke bank penerima (pelaksana restrukturisasi kredit) dengan jaminan kredit yang direstrukturisasi. Kredit yang menjadi jaminan tersebut merupakan kredit berkualitas lancar serta kredit dalam penilaian khusus.
 
Dalam hal ini, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga akan menjamin agunan kredit tersebut. Apabila bank pelaksana tidak bisa mengembalikan pinjamannya, maka LPS akan memproses pinjaman yang diberikan bank peserta kepada bank pelaksana.
 
Adapun dana yang ditempatkan di bank peserta tersebut berasal dari penerbitan surat utang yang akan dibeli Bank Indonesia di pasar perdana. Likuiditas yang disimpan tersebut lalu disalurkan kepada bank pelaksana yang membutuhkan.
 
Bank pelaksana yang membutuhkan bisa mengajukan pinjaman likuiditas kepada bank peserta yang akan meneruskan permohonannya kepada pemerintah.

 

(Des)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif