Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.  Foto : MI.
Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Foto : MI.

Ketua MPR Desak OJK Tuntaskan Sengkarut AJB Bumiputera

Ekonomi asuransi jiwa
Husen Miftahudin • 11 Agustus 2020 19:10
Jakarta: Ketua MPR Bambang Soesatyo mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk segera menyelesaikan sengkarut Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Kondisi ini menyebabkan pemegang polis tak hanya mengalami kerugian materiil, namun juga imateriil.
 
Tercatat per Desember 2019, total aset AJB Bumiputera 1912 hanya Rp10,28 triliun, kondisi keuangan defisit Rp23 triliun dengan jumlah tunggakan klaim mencapai Rp4,2 triliun. Potensi klaim di 2020 diperkirakan mencapai Rp5,4 triliun.
 
"Sejak September 2019, World Bank dalam laporan Global Economic Risks and Implications for Indonesia telah memberikan catatan khusus terhadap permasalahan AJB Bumiputera 1912. Bank Dunia bahkan menyebutkan AJB Bumiputera 1912 sebagai perusahaan yang mungkin tidak likuid dan membutuhkan perhatian segera," ketus Bamsoet, sapaannya dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Selasa, 11 Agustus 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bamsoet mengungkapkan, jauh sebelum Bank Dunia memberikan penilaian, sengkarut terhadap AJB Bumiputera 1912 telah berlangsung sejak krisis moneter 1998. Sejak pengawasan industri asuransi berada di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) hingga berganti ke tangan OJK, sengkarut AJB Bumiputera 1912 tak juga bisa diselesaikan.
 
"Ini menunjukkan ada yang salah dalam mekanisme pengawasan. Karenanya, OJK harus menunjukan kinerjanya agar publik tidak meragukan keberadaannya," ungkap Bamsoet.
 
Bamsoet menekankan, sebagai perusahaan asuransi tertua di Indonesia, AJB Bumiputera 1912 yang berbasis perusahaan asuransi mutual ini seharusnya bisa bertindak profesional dalam mengelola uang masyarakat. Ketidakmampuan membayar klaim nasabah menjadi pertanda besar adanya salah urus dalam mengelola perusahaan. Lebih jauh lagi, bisa jadi ada tindakan pelanggaran hukum yang perlu diusut.
 
"OJK tak boleh main-main dalam melakukan pengawasan terhadap industri keuangan yang mengelola uang masyarakat. Jika sengkarut terhadap AJB Bumiputera 1912 terus berlanjut, rakyat bisa jadi mempertanyakan untuk apa gunanya ada OJK," ucapnya.
 
Ia juga mendesak manajemen AJB Bumiputera 1912 untuk terbuka kepada para pemegang polis. Sebagai perusahaan asuransi berbasis badan hukum mutual, keterbukaan kondisi keuangan adalah kunci utama agar perusahaan bisa keluar dari kemelut. Para pemegang polis harus tahu kondisi keuangan yang sesungguhnya yang terjadi.
 
"Jika manajemen tak mau terbuka, AJB Bumiputera 1912 bisa saja di demutualisasi. Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang memungkinkan mengubah bentuk dari asuransi usaha bersama (mutual) menjadi perseroan terbatas (PT). Sehingga bisa lebih mudah mendapatkan investor dan modal, serta menyelesaikan berbagai sengkarut lainnya," pungkas Bamsoet.
 
(SAW)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif