Ilustrasi Bank Indonesia - - Foto: MI/ Susanto
Ilustrasi Bank Indonesia - - Foto: MI/ Susanto

BI Reformasi Aturan Sistem Pembayaran, Berlaku 1 Juli 2021

Ekonomi Perbankan Bank Indonesia
Husen Miftahudin • 08 Januari 2021 15:30
Jakarta: Bank Indonesia (BI) melakukan reformasi pengaturan sistem pembayaran dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (PBI Sistem Pembayaran). Beleid yang ditetapkan pada 29 Desember 2020 itu akan mulai berlaku pada 1 Juli 2021.
 
"Kita keluarkan sekarang tapi baru akan berlaku 2021 Juli. Ini kita berikan waktu agar penyelenggara bisa siap-siap dulu. Oke nggak saya dengan yang ini (PBI Sistem Pembayaran), mau lanjut apa enggak, atau saya mau udahan saja," kata Asisten Gubernur, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Filianingsih Hendarta dalam bincang media secara virtual, Jumat, 8 Januari 2021.
 
Filianingsih menjelaskan bahwa PBI ini memperkuat aturan mengenai akses ke penyelenggaraan sistem pembayaran (access policy), penyelenggaraan sistem pembayaran hingga pengakhiran penyelenggaraan sistem pembayaran (exit policy), fungsi bank sentral di bidang sistem pembayaran, pengelolaan data secara terintegrasi, serta perluasan ruang uji coba inovasi teknologi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pengaturan dalam PBI Sistem Pembayaran didasarkan pada pendekatan berbasis aktivitas dan risiko sehingga tidak bersifat diberlakukan sama untuk semua (one size fits all), khususnya dalam access policy dan penyelenggaraan sistem pembayaran serta pengawasan oleh Bank Indonesia.
 
Selain itu, pengaturan dalam PBI Sistem Pembayaran juga mengedepankan principle-based regulation dan mendorong optimalisasi penguatan fungsi Self Regulatory Organization (SRO).
 
"Jadi PBI Sistem Pembayaran ini akan diikuti penguatan SRO, industri. Yang namanya ASPI (Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia) itu adalah SRO, dan dia bekerja sama dengan kita, sehingga organisasi mereka sama seperti working group kita," paparnya.
 
Penerbitan ketentuan ini merupakan wujud implementasi dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yang salah satu inisiasinya adalah mengintegrasikan pengaturan, perizinan, pengawasan, dan pelaporan yang diawali dengan reformasi pengaturan sistem pembayaran.
 
Filianingsih mengungkapkan, tujuan penerbitan ketentuan ini adalah untuk menjaga keseimbangan antara upaya optimalisasi peluang inovasi digital dengan upaya memelihara stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran guna menciptakan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, dengan tetap memerhatikan perluasan akses dan perlindungan konsumen.
 
"Secara umum, reformasi pengaturan diarahkan untuk menata kembali struktur industri sistem pembayaran, serta memayungi ekosistem penyelenggaraan sistem pembayaran secara menyeluruh yang sejalan dengan perkembangan ekonomi dan keuangan digital," urai dia.
 
Adapun pokok-pokok yang diatur dalam PBI Sistem Pembayaran antara lain visi sistem pembayaran Indonesia; kewenangan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran; tujuan dan ruang lingkup penyelenggaraan sistem pembayaran; komponen sistem pembayaran; penyelenggara jasa sistem pembayaran.
 
Kemudian perizinan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan penetapan Penyelenggara Infrastruktur sistem pembayaran (PIP); aktivitas PJP, PIP, dan penyelenggara penunjang; inovasi teknologi sistem pembayaran; pengawasan penyelenggaraan sistem pembayaran; serta pengelolaan data dan/atau informasi terkait sistem pembayaran.
 
"Penerbitan PBI Sistem Pembayaran akan ditindaklanjuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan untuk mendukung implementasi reformasi pengaturan. Pada saat PBI ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pembayaran di BI dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PBI ini," pungkas Filianingsih. 

 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif