Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun. Foto: Medcom.id/Nur Ajijah.
Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun. Foto: Medcom.id/Nur Ajijah.

Legislator Ragukan Penempatan Dana Negara di Himbara

Ekonomi Himbara Pemulihan Ekonomi
K. Yudha Wirakusuma • 30 Juni 2020 20:21
Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dianggap masih menggunakan pola lama dan kurang sense of crisis dalam menghadapi memburuknya perekonomian akibat pandemi covid-19.
 
Kemenkeu bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) diminta bisa duduk bersama menyajikan skema terbaik untuk menyelamatkan ekonomi nasional.
 
"Apakah mekanisme dana penempatan saat ini adalah satu-satunya cara kita untuk mengatasi permasalahan ekonomi akibat dari covid-19?" tanya Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 30 Juni 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Saat dirinyamengikuti rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menkeu Sri Mulyani dan jajaran OJK, Senin, 29 Juni 2020, Menkeu menjelaskan bahwa pemerintah telah menempatkan dana tahap pertama sebesar Rp30 triliun di empat anggota Himpunan Bank Negara (Himbara), yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN dengan bunga 3,42 persen.
 
Adapun tujuan penempatan dana negara itu adalah mengakselerasi pemulihan ekonomi dan sektor riil melalui dukungan likuiditas perbankan.Namun, penempatan dana itu dinilai belum menyelesaikan masalah yang ada.
 
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menganggap jurus Sri Mulyani tersebut tak beda jauh dengan saat menghadapi krisis finansial global pada 2008.Padahal, krisis saat ini berbeda dibandingkan 2008 dan tidak bisa diatasi dengan kebijakan yang sama.
 
Misbakhun lantas merujuk pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat paripurna Kabinet Indonesia Maju (KIM) pada 18 Juni lalu yang penuh nada jengkel.
 
"Dalam pidato itu Presiden sudah mengatakan krisis, krisis, dan krisis. Saya catat kalau tidak salah Presiden bicara krisis itu antara kalimat itu ada 12 atau 14 kali," ungkapnya.
 
Misbakhun juga merujuk temuan OJK tentang kenaikan non-performing loan (NPL) atau kredit macet akibat pandemi covid-19. Data OJK memperlihatkan rasio NPL gross pada Mei lalu naik menjadi 3,01 persen. "Pak Wimboh (Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso) mengatakan Mei sudah ada kenaikan NPL," ucap Misbakhun.
 
Artinya, pandemi covid-19 telah menimbulkan masalah ekonomi lebih serius dibanding kondisi krisis keuangan global 2008 lalu. Namun, Misbakhun menganggap Kemenkeu masih menggunakan model penempatan dana yang meniru 2008.
 
"Kalau kita lihat sekarang dengan eskalasi masalah yang lebih serius, saya melihat dan belajar dari modelling negara-negara lain untuk menyelesaikan, mereka menyelesaikan krisis akibat pandemi itu dengan not a single policy," kata Misbakhun.
 

(AHL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif