Ilustrasi - - Foto: Medcom
Ilustrasi - - Foto: Medcom

Batas Waktu Tagihan Premi Asuransi Diperpanjang

Ekonomi ojk asuransi Virus Korona
Husen Miftahudin • 31 Maret 2020 12:46
Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perusahaan asuransi, reasuransi, asuransi syariah, dan reasuransi syariah untuk memperpanjang batas waktu tagihan premi pemegang polis menjadi empat bulan sejak jatuh tempo pembayaran. Ini sesuai dengan surat yang dikeluarkan otoritas bernomor S-11/D.05/2020 tertanggal 30 Maret 2020.

Perpanjangan batas waktu tagihan premi asuransi ini merupakan salah satu kebijakan stimulus yang diberikan OJK kepada industri perasuransian untuk menghalau dampak penyebaran virus korona (covid-19) di Indonesia. Kebijakan ini langsung berlaku saat surat ini diterbitkan.
 
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Riswinandi mengatakan kebijakan ini merupakan syarat dalam rangka perhitungan tingkat solvabilitas bagi perusahaan perasuransian. Dalam hal ini, OJK melakukan pembatasan atas aset yang diperkenankan dalam bentuk bukan investasi pada tagihan premi penutupan langsung.
 
"Mulai dari tagihan premi koasuransi, tagihan premi reasuransi, tagihan kontribusi tabarru', dan ujrah penutupan langsung termasuk tagihan kontribusi koasuransi, tagihan kontribusi reasuransi, dan tagihan ujrah reasuransi diperpanjang dari dua bulan menjadi empat bulan sejak jatuh tempo pembayaran," ujar Riswinandi mengutip surat tersebut, Jakarta, Selasa, 31 Maret 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, OJK memperkenankan aset berupa obligasi korporasi dan sukuk (obligasi syariah) yang tercatat di bursa efek, serta surat berharga dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dapat dinilai berdasarkan nilai perolehan yang diamortasi.
 
"Aset yang timbul dari kontrak sewa pembiayaan dapat diakui sebagai aset yang diperkenankan maksimum sebesar liabilitas yang timbul dari kontrak sewa pembiayaan," jelasnya.
 
Penerapan kebijakan countercyclical ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik. Terkait pelaksanaan pengawasan terhadap individual perusahaan perasuransian, OJK dapat meminta perusahaan perasuransian untuk menerapkan kebijakan yang lebih ketat daripada kebijakan countercyclical yang dimaksud.
 
"Dalam rangka pengambilan kebijakan terkait dampak penyebaran covid-19, OJK dapat meminta data dan informasi tambahan kepada perusahaan perasuransian di luar pelaporan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan," tutup Riswinandi.
 

(Des)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif