Ketua DK-OJK Wimboh Santoso. FOTO: OJK
Ketua DK-OJK Wimboh Santoso. FOTO: OJK

5 Kebijakan Prioritas OJK Halau Dampak Normalisasi Kebijakan Negara Maju

Ekonomi OJK Normalisasi covid-19 Negara Maju MGN Summit 2022
Husen Miftahudin • 28 Januari 2022 07:51
Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merumuskan lima kebijakan prioritas sebagai upaya dalam memitigasi dampak dari risiko percepatan normalisasi kebijakan stimulus covid-19 oleh negara-negara maju. Tak hanya itu, kebijakan-kebijakan prioritas tersebut juga ditujukan untuk menghalau berbagai dampak dan risiko bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
 
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, risiko-risiko tersebut adalah karena adanya gap antara agregat pasokan dan permintaan yang disebabkan oleh disrupsi rantai pasok global sehingga mendorong kenaikan inflasi di beberapa negara. Selain itu, juga adanya agenda global terkait perubahan iklim.
 
"Pemulihan ekonomi nasional juga masih dihadapkan oleh berbagai tantangan ke depan, seperti penyebaran varian baru Omicron yang telah menembus angka 7.010 kasus positif harian. Ini harus kita waspadai bersama," tegas Wimboh dalam acara Media Group Network (MGN) Summit 2022 yang digelar secara hybrid, dikutip Jumat, 28 Januari 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut dan sekaligus mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, OJK merumuskan lima kebijakan prioritas. Pertama, meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.
 
Prioritas kebijakan kedua, mempersiapkan sektor keuangan dalam menghadapi normalisasi kebijakan di negara maju dan domestik. Ketiga, menyusun skema pembiayaan yang berkelanjutan di industri jasa keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi baru, antara lain dengan penerbitan Taksonomi Hijau 1.0 (One Point O) dan pendirian bursa karbon.
 
Prioritas kebijakan keempat, yakni memperluas akses keuangan kepada masyarakat, khususnya UMKM untuk mencapai target penyaluran kredit UMKM dengan porsi sebesar 30 persen secara agregat pada 2024 dan meningkatkan literasi keuangan serta perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
 
"Prioritas kebijakan kelima, memperkuat kebijakan transformasi digital di sektor jasa keuangan agar sejalan dengan pengembangan ekosistem ekonomi digital," tegasnya.
 
Meski demikian, Wimboh menyadari bahwa seluruh upaya yang dilakukan OJK untuk mendukung percepatan pemulihan nasional juga perlu didukung sinergi kebijakan seluruh pemangku kepentingan.
 
"OJK tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan," tutup Wimboh.
 
(ABD)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif