Ilustrasi dana wakaf - - Foto: MI/ Ramdani
Ilustrasi dana wakaf - - Foto: MI/ Ramdani

BI Sebut Dana Wakaf Bisa Digunakan untuk Bantu Negara Islam

Ekonomi Bank Indonesia wakaf organisasi kerja sama islam
Husen Miftahudin • 30 Oktober 2020 19:03
Jakarta: Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni Primanto Joewono mendorong dana wakaf digunakan untuk membantu pengembangan dan pembangunan ekonomi negara-negara Islam. Hal ini mengingat 59 persen negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah.
 
"Karena kondisi ekonomi beragam di antara negara Islam, dibolehkan bagi muslim untuk saling membantu lintas negara. Salah satunya melalui wakaf yang merupakan perbuatan amal bagi muslim," ujar Doni dalam rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 7th secara virtual di Jakarta, Jumat, 30 Oktober 2020.
 
Namun demikian, aku Doni, masih ada banyak pemikiran dan hukum wakaf yang masing-masing negara memiliki hukum wakaf berbeda-beda. Oleh karena itu perlu ada sistematika yang jelas dan terstandardisasi terkait unsur-unsur pendukung sistem wakaf yang berlaku di seluruh dunia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Terkait hal ini, jelasnya, maka negara-negara Islam di dunia menginisiasi Prinsip Inti Wakaf atau Waqf Core Principle (WCP). WCP diinisiasi oleh Institut Riset dan Pelatihan Islam-Bank Pembangunan Islam atau Islamic Research & Training Institute - Islamic Development Bank (IRTI-IsDB), Bank Indonesia, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
 
"Selain itu, kelompok kerja internasional dalam WCP juga didirikan untuk merumuskan kerangka peraturan umum untuk pengelolaan wakaf," paparnya.
 
Adapun kelompok kerja ini terdiri atas IRTI-IsDB Bank Indonesia, BWI. Kemudian lembaga-lembaga terkait dari Selandia Baru (Awqaf New Zealand), Awqaf Australia, National Awqaf Foundation of Awqaf South Africa, Kuwait Awqaf Public Foundation, dan Awqaf Bosnia Herzegovina.
 
"Tujuan utama WCP adalah mempromosikan dan mengenalkan standar minimum untuk pengaturan dan pengawasan yang baik dari sistem pengelolaan dan pengawasan wakaf," ungkap Doni.
 
Terdapat lima prinsip terkait pengawasan wakaf lintas batas dalam WCP. Pertama, pengawas wakaf menetapkan bahwa lembaga wakaf memiliki kebijakan proses yang memadai untuk mengendalikan risiko dalam kegiatan wakaf lintas batas.
 
Kedua, pengawas wakaf tuan rumah dari lembaga wakaf lintas batas saling berbagi informasi dan bekerja sama untuk pengawasan yang efektif. Ketiga, pengawas wakaf mewajibkan pengelola wakaf untuk menentukan kebijakan dan proses untuk mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, memantau, mengendalikan, serta memitigasi risiko.
 
"Proses-proses tersebut mencakup pandangan yang komprehensif tentang negara dan eksposur risiko transfer dengan mempertimbangkan kondisi makroekonomi," jelas dia.
 
Keempat, pengawas donor menilai skala prioritas negara penerima melalui tingkat kemiskinan, dampak bencana, dan kedekatan wilayah dengan negara donor. Kelima, pengawas wakaf menilai negara dalam menganalisis untuk mengurangi potensi konflik antara negara donor dan penerima wakaf.
 
"Saya percaya kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan akan bermanfaat untuk menopang pengembangan wakaf sebagai salah satu instrumen utama ekonomi dan keuangan Islam yang mendukung pembangunan ekonomi," tutup Doni.
 
(Des)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif