Illustrasi. Foto  : AFP.
Illustrasi. Foto : AFP.

Ketegangan AS-Tiongkok Masih Berlanjut di 2020

Ekonomi ekonomi indonesia
Eko Nordiansyah • 09 Desember 2019 19:01
Jakarta: Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan arah perekonomian pada tahun depan belum bisa diprediksi. Menurut dia, ketegangan hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok masih akan berlanjut sehingga membuat ketidakpastian ekonomi global masih akan terjadi.
 
"Tahun depan akan ada pemilu di AS pemilihan presiden. Kami rasa siapapun yang menang itu akan tetap membuat Amerika dan Tiongkok tetap dalam tensi perdagangan," kata dia dalam seminar di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Senin, 9 Desember 2019.
 
Dirinya menambahkan, konflik antara AS dan Tiongkok tidak sekedar masalah perdagangan semata. Lebih dari itu, ketegangan antar kedua negara disebabkan masalah geopolitik, karena AS yang tidak ingin Tiongkok maju terlalu cepat.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Meski dihadapkan pada ketidakpastian, Suahasil berharap ekonomi Jepang maupun Uni Eropa bisa mulai membaik di 2020. Sementara di Inggris, proses keluarnya negara tersebut dari Uni Eropa (brexit) diharapkan bisa berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan gejolak tertentu.
 
"Kita berharap Jepang akan recovery, tapi tentu ada risikonya. Kita lihat Tiongkok masih akan tetap dalam situasi challenging, menantang. Eropa belum akan recovery. Inggris masih akan tetap dalam posisi memastikan bagaimana dia melewati Brexit secara kredibel," jelas dia.
 
Dengan kondisi tersebut, ekonomi Indonesia diperkirakan tetap menantang di tahun depan. Namun pemerintah telah melakukan reformasi dengan menerbitkan omnibus law, yang diharapkan bisa memperbaiki iklim investasi di dalam negeri.
 
"Pertama, omnibus cipta lapangan kerja, yang merupakan omnibus law untuk handle berapa banyak Undang-Undang yang dianggap jadi penghambat investasi. Di dalamnya akan di-address Daftar Negatif Investasi, reform tenaga kerja, Ease of Doing Business, special economic zone, mengenai land acquisition," ungkapnya.
 
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan omnibus law perpajakan. Ketentuan ini akan mengatur soal aturan perpajakan baru termasuk insentif perpajakan yang diberikan pemerintah demi menarik investasi.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif