Ilustrasi. AFP PHOTO/GREG BAKER
Ilustrasi. AFP PHOTO/GREG BAKER

Tiongkok Dinilai Serius Perbaiki Iklim Investasi Asing

Ekonomi ekonomi china tiongkok
Angga Bratadharma • 26 Oktober 2019 12:01
Beijing: Kamar Dagang Uni Eropa menilai Pemerintah Tiongkok sudah serius memperbaiki lingkungan bisnis lokal bagi perusahaan asing. Tidak dipungkiri, Beijing memang telah melakukan sejumlah langkah guna mempermudah investor asing menanamkan investasinya di dalam negeri.
 
"Sangat mengejutkan (undang-undang investasi asing Tiongkok) mengakomodasi semua masalah yang kita miliki," kata Presiden Kamar Dagang Uni Eropa di Tiongkok Joerg Wuttke, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 26 Oktober 2019.
 
Wuttke menilai Undang-Undang (UU) Investasi Asing yang mulai berlaku 1 Januari memberi tekanan kuat pada pencegahan entitas Tiongkok dari memaksa perusahaan asing untuk mentransfer teknologi berharga guna melakukan bisnis di Tiongkok. Tentu hal ini menjadi positif bagi iklim bisnis.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ini juga meningkatkan perlindungan rahasia dagang," ungkap Wuttke.
 
Jika diterapkan sepenuhnya, tambahnya, aspek-aspek hukum ini akan menangani dua keluhan bisnis utama yang telah disebutkan dalam sengketa perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS). Sedangkan Dewan Bisnis AS-Tiongkok menyebutkan sudah menerima salinan 'Rancangan Peraturan Pelaksana Hukum Investasi Asing'.
 
"Ini adalah sinyal yang baik bahwa Tiongkok telah mendekati sejumlah perusahaan asing dan asosiasi untuk konsultasi mengenai proses peninjauan, dan dokumen itu berisi sejumlah bidang yang menggembirakan," kata Wakil Presiden Senior Dewan Bisnis AS-Tiongkok Jake Parker.
 
Namun, ia mencatat ada beberapa poin yang perlu menjadi perhatian. Pertama, gagal dalam menentukan jenis pengungkapan rahasia dagang apa yang akan dilarang dan mengklarifikasi jenis departemen administratif tentang ketentuan transfer teknologi dapat berlaku.
 
Kedua, tidak jelas tentang bagaimana saluran komunikasi antara lembaga pemerintah dan entitas asing akan dikelola, dan bagaimana umpan balik dimasukkan. Ketiga, berisi bahasa yang kemungkinan tidak cukup untuk memungkinkan partisipasi yang setara bagi perusahaan asing.
 
Keempat, masih tidak membahas bagaimana perusahaan asing dapat memperoleh persaingan yang lebih adil dengan pemain domestik dalam tender pengadaan pemerintah. Kelima, menimbulkan beberapa kekhawatiran bahwa kepentingan nasional dan kepentingan publik sosial tidak didefinisikan dengan baik dalam konteks ini.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif