AS Tekan Perdagangan

Tiongkok Berpotensi Mempercepat Upaya Restrukturisasi Ekonomi

Angga Bratadharma 11 Agustus 2018 18:04 WIB
ekonomi amerikaekonomi chinationgkokas-tiongkok
Tiongkok Berpotensi Mempercepat Upaya Restrukturisasi Ekonomi
Ilustrasi (FOTO: scmp)
New York: Tekanan perdagangan yang dilakukan Amerika Serikat (AS) terhadap Tiongkok dapat mendorong Beijing untuk mempercepat upaya merestrukturisasi ekonominya. Langkah tersebut siap dilakukan lantaran Pemerintah Tiongkok tidak menginginkan perang dagang yang terjadi memberi efek negatif terhadap strutkur perekonomian.

Mengutip CNBC, Sabtu, 11 Agustus 2018, Presiden AS Donald Trump telah mengancam tarif atas barang-barang Tiongkok senilai lebih dari USD200 miliar. Setelah menerapkan bea impor senilai USD34 miliar, kantor perdagangannya berencana mengenakan tarif tambahan USD16 miliar untuk barang-barang Tiongkok pada 23 Agustus.

Kementerian Perdagangan Tiongkok telah menanggapi dengan mengumumkan aksi balasan yang sama. Tetapi karena Beijing menghadapi ekonomi yang melambat, tingkat utang yang tinggi, dan pasar saham yang merosot, tekanan terus berlanjut untuk mempertahankan pertumbuhan yang stabil dan sehat.

Kepala Ekonom China International Capital Corporation Hong Liang mengatakan, menanggapi sikap keras perdagangan Trump, Pemerintah Tiongkok mungkin akan perlu bergerak lebih cepat daripada yang direncanakan pada reformasi struktural di berbagai bidang seperti perusahaan milik negara, perpajakan, dan distribusi pendapatan dan kekayaan.



"Beberapa pengumuman resmi terbaru mengindikasikan para pejabat masih berniat mendorong perubahan di daerah tersebut," ungkap Hong Liang.

Dewan Negara, otoritas administratif tertinggi Tiongkok, mengumumkan bulan lalu bahwa Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He -yang juga merupakan perunding kunci untuk pembicaraan perdagangan- akan memimpin kelompok yang memimpin peningkatan perusahaan milik negara.

Reformasi yang sedang berlangsung termasuk upaya untuk mengizinkan beberapa investasi swasta menjadi perusahaan milik negara dan rencana pertama kali diumumkan tahun lalu untuk mentransfer 10 persen saham milik negara ke dalam dana pensiun. Badan usaha milik negara memegang sebagian besar aset Tiongkok, tetapi cenderung tidak efisien dan penuh utang.

Tiongkok juga akan mengurangi beban pajak untuk bisnis, menurut pernyataan 23 Juli setelah pertemuan Dewan Negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang. Itu mengikuti pengumumannya di Maret untuk pengurangan pajak perusahaan dan individu lebih dari 800 miliar yuan pada 2018, menurut laporan.

 



(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id