Pemerintah Kembali Perpanjang IUPK Freeport Indonesia
Petugas dari satuan Brimobda DIY Satgas Amole III 2015 BKO PT Freeport Indonesia berjaga di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali memperpanjang status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara milik PT Freeport Indonesia (PFTI) hingga 31 Juli 2018. Adapun IUPK sementara sebelumnya habis masa waktunya pada 4 Juli 2018.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan berdasarkan revisi Surat Keputusan (SK) Nomor 413 K/30/MEM/2017 tentang IUPK maka keputusan tersebut diambil dengan melihat aspek sosial dan masyarakat.

"Memberikan izin khusus perusahaan Freeport Indonesia dengan ketentuan IUPK sementara berlaku sejak diterbitkan SK 413 dan IUPK ini berlaku sama dengan yang kemarin yakni sampai dengan 31 Juli 2018," ujar Bambang Gatot, dalam sebuah konferensi pers, di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu, 4 Juli 2018.



Melalui keputusan tersebut, lanjutnya, Freeport Indonesia dapat kembali melanjutkan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan membayar bea keluar sesuai ketentuan yang berlaku. Perpanjangan ini juga memberikan kesempatan bagi Freeport Indonesia dengan PT Indonesia Asahan Inalum untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan.

Baca: Menkeu Pastikan Negosiasi Freeport Sesuai UUD & Pancasila

"Menyelesaikan aspek antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Tim Freeport serta Tim Inalum yang meminta untuk memberikan kesempatan menyelesaikan itu (masalah lingkungan)," tukasnya.

Baca: Inalum dan Freeport McMoran Dijadwalkan Teken Perjanjian Joint Venture

Sedangkan untuk kegiatan divestasi, smelter, dan perpanjangan operasi, tambahnya, sudah dalam proses final. Hanya saja ada beberapa masalah lingkungan yang tengah proses penyelesaian hingga sekarang ini. Diharapkan segala sesuatunya berjalan sesuai harapan dan memberikan keuntungan bagi semua pihak, terutama Pemerintah Indonesia.

Baca: Nilai Akuisisi Saham PTFI di Bawah USD4 Miliar

"Untuk lingkungan diperlukan waktu sehingga kita memberikan waktu kembali, tetapi waktu itu hanya satu bulan untuk Freeport dan Inlaum bisa menyelesaikan yakni sampai 31 Juli 2018," tutupnya.

 



(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id