Presiden ke-46 AS, Joe Biden. Foto: CNET/Getty Images.
Presiden ke-46 AS, Joe Biden. Foto: CNET/Getty Images.

Biden Kemungkinan Menata Ulang Ekonomi AS di Kawasan Asia-Pasifik

Ekonomi joe biden as
Nia Deviyana • 24 November 2020 15:49
Singapura: Pemerintahan Joe Biden kemungkinan bakal menata ulang ekonomi AS di kawasan Asia-Pasifik, menyusul dua perjanjian perdagangan bebas terbesar yang ditandatangani oleh negara-negara di kawasan itu.
 
Pertama dari dua perjanjian perdagangan terbesar adalah Trans-Pacific Partnership (TPP). Ini dinegosiasikan oleh pemerintahan Obama tetapi tidak pernah disetujui oleh Kongres. Presiden Donald Trump kemudian menarik AS keluar dari TPP pada 2017 ketika 11 negara yang tersisa melakukan negosiasi ulang dan menandatangani Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) setahun kemudian.
 
Belum lama ini, 15 negara termasuk Tiongkok, Australia, Jepang, Korea Selatan, serta negara-negara Asia Tenggara menandatangani Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Ini juga merupakan blok perdagangan terbesar secara global, memiliki pangsa pasar 2,2 miliar orang dan USD26,2 triliun output global, sekitar 30 persen dari PDB dunia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sejauh ini, pemerintahan yang akan datang belum berkomitmen dengan masa depan TPP," ujar CEO Center for a New American Security Richard Fontaine dilansir CNBC International, Selasa, 24 November 2020.
 
Fontaine sebelumnya menjabat sebagai penasihat kebijakan luar negeri untuk Senator John McCain dan bekerja di Departemen Luar Negeri AS.
 
Dia menjelaskan bahwa Presiden terpilih Joe Biden dan pemerintahannya akan memasuki era ketika AS bukan pihak dari TPP maupun RCEP.
 
"Namun mereka setidaknya harus mempertimbangkan seperti apa masa depan kepemimpinan ekonomi AS di Asia," katanya.
 
Menurut Fontaine, perubahan besar antara pemerintahan Trump dan pemerintahan Biden yang akan datang akan menjadi pendekatan multilateralisme yang terakhir.
 
"Presiden terpilih dan timnya mengatakan mereka akan bekerja dengan mitra dan sekutu, serta negara-negara yang memiliki visi sama terkait masalah utama, mulai dari perubahan iklim dan kesehatan global, pandemi, hingga Tiongkok," kata Fontaine.
 
Perdagangan, di sisi lain, tetap menjadi masalah rumit yang tunduk pada politik dalam negeri. Meskipun pemerintahan Biden dipercaya tidak akan memberlakukan banyak tarif seperti yang dilakukan Trump, kebijakan itu akan tetap diwarisi, termasuk pungutan AS ke Tiongkok selama perang dagang. 
 
(DEV)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif