Amazon salah satu raksasa digital yang diminta membayar pajak di perancis. Foto : AFP.
Amazon salah satu raksasa digital yang diminta membayar pajak di perancis. Foto : AFP.

Prancis Ingatkan Raksasa Digital untuk Bayar Pajak

Ekonomi amazon prancis Pajak Digital
Arif Wicaksono • 26 November 2020 17:52
Paris: Kementerian Keuangan Prancis telah mengirimkan pemberitahuan kepada raksasa perusahaan teknologi yang bertanggung jawab atas pajak layanan digital untuk membayar pajak pada akhir tahun ini.
 
Prancis menangguhkan pengumpulan pajak, yang akan menghantam perusahaan seperti Facebook dan Amazon, awal tahun ini. Sementara negosiasi sedang berlangsung di Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) tentang perombakan aturan pajak internasional.
 
Kementerian Keuangan Prancis telah lama mengatakan akan memungut pajak pada Desember sesuai rencana jika pembicaraan terbukti tidak membuahkan hasil pada saat itu, yang terjadi ketika hampir 140 negara yang terlibat setuju untuk terus bernegosiasi hingga pertengahan 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Perusahaan yang terkena pajak telah menerima pemberitahuan mereka untuk membayar cicilan tahun 2020," kata seorang pejabat kementerian dikutip dari Channel News Asia, Kamis, 26 November 2020.
 
Prancis tahun lalu sudah menerapkan pungutan tiga persen atas pendapatan dari layanan digital yang diperoleh di Prancis oleh perusahaan dengan pendapatan lebih dari 25 juta euro di sana dan 750 juta euro di seluruh dunia.
 
Paris mengatakan akan menarik pajak setelah kesepakatan OECD tercapai untuk memperbarui aturan tentang perpajakan lintas batas untuk era perdagangan online, dengan perusahaan internet besar dapat membukukan keuntungan di negara-negara dengan pajak rendah di mana pun pelanggan mereka berada.
 
Pembicaraan terhenti karena pemerintahan Trump enggan untuk menandatangani perjanjian multilateral terkait perpajakan.
 
"Kami akan memungut pajak digital ini pada pertengahan Desember seperti yang selalu kami jelaskan kepada pemerintah AS," kata Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire.
 
"Sasaran kami tetap memiliki kesepakatan OECD pada bulan-bulan pertama 2021," katanya.
 
Dan Neidle, seorang mitra di firma hukum Clifford Chance, skeptis Presiden terpilih AS Joe Biden akan menyetujui kesepakatan itu.
 
"Saya tidak yakin mengapa Biden akan menyetujui sesuatu yang memungkinkan perusahaan AS membayar lebih banyak pajak di Eropa dan tidak memiliki banyak keuntungan bagi AS," kata Neidle.

 
(SAW)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif