Ilustrasi. FOTO: Medcom.id
Ilustrasi. FOTO: Medcom.id

AS dan Tiongkok Kuasai Ekonomi Digital Global

Ekonomi ekonomi amerika ekonomi china tiongkok Ekonomi Digital
Angga Bratadharma • 22 Agustus 2020 13:01
Jakarta: Perkembangan teknologi kian memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari, terlebih setelah terjadinya pandemi sejak triwulan pertama 2020. Hal itu kemudian menciptakan peluang yang menjanjikan bagi ekonomi digital dan membuat setiap negara berlomba-lomba membangun ekosistem ekonomi digital yang mumpuni.
 
Terkait industri digital saat ini yang terjadi bukan lah persaingan antara negara maju dan negara-negara berkembang. Akan tetapi justru hanya terkonsentrasi di dua negara yakni satu negara maju dan satu negara berkembang, yaitu Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.
 
Mengutip Digital Economy Report 2019 oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Sabtu, 22 Agustus 2020, AS dan Tiongkok menguasai sekitar 90 persen nilai pasar dari 70 platform digital terbesar di dunia dan memiliki sekitar 75 persen dari semua paten terkait dengan teknologi blockchain.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, mereka juga bertanggung jawab atas sekitar 50 persen pengeluaran global untuk Internet of Things (IoT) dan mendominasi 75 persen pasar komputasi awan. Lalu, apa yang bisa dilakukan negara lain untuk meruntuhkan pertahanan duopoli digital yang kian berkuasa ini?
 
Head of Telecom, Media & Technology Research, DBS Bank Singapore Sachin Mittal berpandangan persaingan digital didominasi oleh pemain dengan akses ke data konsumen atau big data, yang menghalangi pemain lokal yang lebih kecil untuk berkembang.
 
"Tidak seperti raksasa digital, pesaing yang kecil dan pemain lama tradisional tidak memiliki akses ke data pelanggan," kata Sachin.
 
Sebagai ilustrasi, perusahaan mesin pencarian (search engine) disinyalir lebih mengutamakan layanannya sendiri ketimbang layanan pesaingnya, atau beberapa pemain perdagangan elektronik yang menggunakan algoritma data mereka untuk mengutamakan barang mereka sendiri ketimbang produk penjual pihak ketiga.

Saat ini, perusahaan teknologi besar sedang disoroti untuk memastikan apakah mereka secara tidak fair menggunakan aplikasi toko mereka untuk merugikan pesaing. Tak berhenti sampai di situ, perusahaan teknologi besar seringkali melakukan akuisisi terhadap pesaing lebih kecil. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari potensi ancaman dari pesaing baru.
 
"Salah satunya adalah Facebook yang mengakuisisi saingannya, Instagram, pada 2012, diikuti oleh WhatsApp pada 2014. Akibatnya, akuisisi para startup lokal sejak dini yang banyak dilakukan oleh pemain besar menghalangi terciptanya efisiensi pasar," tuturnya.
 
Ia menambahkan sebagaimana atlet menyusun strategi untuk menang dalam pertandingan, pengaturan platform digital juga seyogyanya mendapat perlakuan yang sama, di mana perlu adanya evaluasi kekuatan dan kelemahan masing-masing negara sebelum akhirnya menetapkan aturan.
 
Beda negara, tentu berbeda pula masalah serta aturan yang dapat menyelesaikannya. Untuk mengatasi masalah seputar inefisiensi dalam hal akses ke data, Sachin menyarankan pendekatan yang fokus pada tiga hal yaitu privasi data, lokalisasi data, dan/atau data universal.
 
"Pada Mei 2018, Uni Eropa (UE) memperkenalkan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) untuk menyelaraskan undang-undang privasi data seluruh anggotanya. Hingga saat ini, sekitar 120 negara telah memberlakukan undang-undang perlindungan data dan sekitar 40 negara serta yurisdiksi belum merampungkan RUU mereka,” jelas Sachin.
 
Meskipun melindungi privasi data, Sachin melihat peraturan tegas dan pukul rata tanpa pandang bulu tak jarang memperburuk efisiensi pasar, merugikan perusahaan lebih kecil tetapi secara tidak langsung menguntungkan raksasa digital.
 
"Sebagai bagian integral dalam bisnis, penghentian praktik pengumpulan data memberikan tekanan pada pemain lebih kecil yang khawatir dianggap tidak taat pada peraturan," tuturnya.
 
Selain privasi data, Sachin menambahkan, lokalisasi data juga perlu diperhatikan. Setiap negara perlu melakukan lokalisasi data. Beberapa negara, seperti Vietnam, berusaha untuk mengatasi ketidakefisienan melalui persyaratan lokalisasi data dan mewajibkan perusahaan platform digital untuk beroperasi dengan membuka kantor lokal di negara tersebut.
 
"Tidak hanya mendorong pembangunan beberapa pusat data, kebijakan tersebut juga menciptakan lapangan pekerjaan, menguntungkan perekonomian, serta memudahkan pemungutan pajak," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, berkat partisipasi media sosial yang tinggi, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia berkembang pesat selama satu dekade terakhir. Dengan kehadiran enam unicorn di Indonesia, yaitu Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, OVO, dan JD.ID, tak heran apabila ekonomi digital Indonesia saat ini menjadi yang terbesar.
 
Tidak hanya yang terbesar, Indonesia juga paling cepat berkembang di kawasan Asia Tenggara, meski belum memiliki peraturan tentang perlindungan data pribadi. Berbekal potensi tersebut, tambahnya, jika Indonesia menerapkan aturan akses data universal, atau pembebasan data publik dengan biaya tertentu, maka perusahaan lokal dapat mengejar ketertinggalan.
 
"Membantu mengurangi kesenjangan, dan mengatasi tantangan lokal yang kurang relevan bagi pemain global," ungkap Sachin.
 
Kendati terlihat sederhana, Sachin menambahkan, raksasa digital memiliki kekuatan keuangan untuk melobi regulator agar mengeluarkan peraturan yang menguntungkan mereka. Oleh karena itu, untuk menstimulasi langkah tepat, banyak negara berkembang tak terkecuali Indonesia membutuhkan dukungan dari Eropa, Jepang, badan regional serta organisasi multilateral.
 
"Jika tidak, kekuatan melobi platform digital besar tampaknya sulit dikalahkan," pungkasnya.
 
(ABD)
Read All


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif