Ilustrasi UMKM. MI/Adam
Ilustrasi UMKM. MI/Adam

Kemudahan Regulasi UMKM Dinilai Solusi Jitu Mengatasi Pengangguran

Ekonomi UMKM Omnibus Law
Whisnu Mardiansyah • 30 Juni 2020 23:10
Jakarta: Penyederhanaan regulasi sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) disambut positif. RUU ini diyakini memperkuat UMKM di tataran implementasi di lapangan.
 
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Manimbang Kahariady mengatakan keberadaan RUU Cipta Kerja yang di dalamnya mengatur soal kemudahan investasi hingga fasilitasi UMKM bentuk upaya konkret dari pemerintah. UMKM butuh dukungan dari pemerintah untuk berkembang.
 
"Semangatnya kita sambut baik, tapi harus ada upaya yang konkret, komprehensif, dan menyeluruh untuk memberi solusi kepada UMKM. RUU ini tidak hanya kuat di atas kertas, tapi juga kontekstual di lapangan," kata Manimbang, Selasa, 30 Juni 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Penerapan RUU Ciptaker harus lebih kontekstual dalam penerapannya. Kemudahan regulasi ini merupakan solusi jitu mengatasi tingginya angka pengangguran imbas pandemi covid-19.
 
"Sesungguhnya, semangat kita adalah membesarkan UMKM sebagai pilar paling penting dalam pembangunan ekonomi kita. Sebab, di lapangan mayoritas masyarakat adalah pelaku UMKM. Ini jantung ekonomi rakyat jadi harus diberi perhatian menyeluruh," ucap Manimbang.
 
Baca: Pengamat: UMKM Terdampak Covid-19 Perlu Dibantu Permodalan
 
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, ada sekitar 1,7 juta orang dirumahkan dan terkena PHK sejak pandemi covid-19. Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat per Februari 2020, Indonesia memilik 137,91 juta angkatan kerja dan tercatat 6,88 juta orang menganggur.
 
Dari data di atas, Manimbang optimistis penerapan regulasi yang konsisten dalam RUU Ciptaker menjadi solusi membuka lapangan kerja. Secara otomatis, angka pengangguran berkurang di Tanah Air.
 
"Ada optimisme di situ yang tergambar pada tiga hal. Pertama, ada keinginan kuat untuk memberikan legal standing lewat UU. Kedua, tidak cukup berhenti pada teks, tapi perlu upaya menyeluruh supaya ada solusi tepat untuk UMKM. Ketiga, tergantung pada semangat penyelenggara undang-undang," ujar Manimbang.
 

(AZF)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif