Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar - - Foto: Antara/ M Agung Rajasa
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar - - Foto: Antara/ M Agung Rajasa

Pemerintah Rumuskan Pencatatan Neraca Minyak Pertamina di Luar Negeri

Ekonomi migas minyak pertamina
Suci Sedya Utami • 24 Mei 2019 16:36
Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta pencatatan hasil investasi PT Pertamina (Persero) di luar negeri dalam bentuk minyak mentah (crude) yang dibawa ke Indonesia dilakukan secara tepat.
 
Selama ini, crude yang masuk tersebut dicatatkan sebagai impor yang sifatnya negatif karena masuk dalam account payable. Hal ini diduga menyebabkan neraca perdagangan di sektor migas defisit. Padahal, crude tersebut menghasilkan devisa bagi negara yang seharusnya masuk dalam account receivable.
 
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan apabila ini berlanjut maka defisit akan terus melebar. Di sisi lain, semakin besar produksi Pertamina di luar negeri semestinya bisa menutup kebutuhan crude nasional sekaligus menambah devisa bagi negara.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pemerintah sedang merumuskan bagaimana crude yang berasal dari kepemilikan entitelment Pertamina di luar negeri ketika masuk ke Indonesia dicatatkan sebagai devisa masuk, bukan sebagai impor. Selama ini dicatatkan sebagai impor," kata Arcandra di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat, 24 Mei 2019.
 
Arcandra menambahkan apabila hasil investasi tersebut dicatatkan secara tepat, maka akan bisa memecahkan permasalahan defisit neraca perdagangan migas yang seringkali dianggap sebagai penyebab melebarnya defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan.
 
Pencatatan hasil investasi ini baru dilakukan sejak 2014 sampai 2015. Karena berdasarkan sejarah Indonesia, belum ada skema atau patokan pencatatan crude milik Pertamina dari hasil investasi dalam negeri.
 
Untuk itu, dalam perumusannya nanti Arcandra meminta para perumus melihat cara Jepang dan Malaysia dalam mencatatkan hal yang sama ke neraca mereka.
 
"Jepang itu enggak ada resources, harusnya minus terus dia (neracanya). Padahal Jepang punya Inpex, punya segala macam di luar negeri yang masuk crude-nya ke Jepang, apakah itu dianggap sebagai impor padahal barang dia sendiri? Lalu Malaysia yang produksi luar negerinya lebih besar dari dalam negeri. Gimana dia nge-treatment itu," jelas Arcandra.
 
Secara terpisah, Dirut Pertamina Internasional EP Denie S Tampubolon mengatakan tahun lalu produksi minyak mentah 102 barel per hari dan gas 299 juta kaki kubik per hari. Produksi tersebut berasal dari Aljazair, Malaysia Irak, Gabon dan Tanzania. Namun yang dibawa ke dalam negeri hanya minyak dari Aljazair dan Malaysia.
 
"Minyak yang kami bawa pulang ada dari Aljazair dan Malaysia, tahun lalu nilainya sekitar USD470 juta," tutur Denie.
 
Sementara tahun ini produksi minyak dan gas Pertamina dari luar negeri ditargetkan sebesar 160 ribu barel setara minyak per hari.
 
Kemenko Perekonomian sebelumnya mengeluarkan pernyataan terkait upaya pemerintah dalam merumuskan sejumlah langkah guna menekan defisit neraca perdagangan migas.
 
Pertama yakni impor minyak mentah atau crude oil hasil eksplorasi dari investasi Pertamina di luar negeri tetap dicatat di dalam neraca perdagangan. Selain itu hasil investasi Pertamina di luar negeri juga akan di catat sebagai pendapatan primer di neraca pembayaran. Pencatatan tersebut sesuai dengan standar International Merchandise Trade Statistic (IMTS) dan standar Balance of Payment Manual IMF.
 
Dengan pencatatan hasil investasi Pertamina tersebut, maka pendapatan primer di neraca pembayaran akan meningkat sehingga dapat mengurangi defisit neraca transaksi berjalan (Current Account Deficit).
 
"Sebetulnya, defisit migas kita tidak terlalu lebar. Masyarakat perlu tahu bahwa hasil eksplorasi minyak yang dilakukan Pertamina di luar negeri dan di bawa ke dalam negeri tercatat sebagai barang impor. Itulah yang menyebabkan defisit neraca perdagangan menjadi lebar,” ujar Menko Perekonomian Darmin Nasution.

 

(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif