Pemerintah Relaksasi <i>Deadline</i> Pengembalian Investasi Kontraktor Lama
Pekerja beraktivitas di Lapangan Senipah, Peciko, dan South Mahakam (SPS) yang merupakan lokasi pengolahan minyak dan gas bumi dari Blok Mahakam, Kutai Kartanegara - - Foto: Antara
Jakarta: Pemerintah menerbitkan aturan baru yang memberikan relaksasi bagi kontraktor baru untuk mengembalikan biaya investasi kontraktor lama pengelola blok migas. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum bagi para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang masa kontraknya berakhir.

Ketentuan tersebut diatur dalam bentuk Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2018 yang merupakan perubahan ketiga dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2017 tentang mekanisme pengembalian biaya investasi pada kegiatan usaha hulu migas.

Mengutip aturan tersebut, Selasa, 27 November 2018, pemerintah ingin memberikan kelonggaran batas waktu pada kontraktor lama paling lambat tujuh hari sebelum kontrak kerja sama berakhir. Dalam aturan terdahulu, batas waktu paling lambat tujuh hari sebelum penandatangan kontrak kerja sama oleh kontraktor baru. 

Mekanisme penyelesaian pengembalian biaya investasi tersebut dituangkan dalam perjanjian tertulis antara kontraktor lama dengan kontraktor baru. Dalam pasal 9 ayat 1a dikatakan bila kontraktor baru terlambat mengembalikan biaya tersebu maka dikenakan denda paling banyak 2,5 per mil per hari. 

Sementara pada pasal 13 dikatakan semua kontrak kerja sama yang telah ditandatangani dan belum mulai berlaku maka akan dilakukan sesuai ketentuan dalam peraturan ini. Aturan anyar ini telah diberlakukan sejak 16 November 2018.

Sebagai informasi saat ini ada 18 blok migas yang akan berakhir masa kontraknya pada 2020-2026. Sebagian blok tersebut masih menggantung nasib pengelolanya.












(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id