Freeport. Dok: MI.
Freeport. Dok: MI.

Jawaban Sri Mulyani Atas Kritik Soal Freeport

Ekonomi freeport
Eko Nordiansyah • 27 Desember 2018 21:01
Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjawab cibiran berbagai pihak soal proses divestasi saham PT Freeport Indonesia. Menurut dia, keberhasilan Pemerintahan Joko Widodo adalah kerja keras yang panjang sehingga berhasil merealisasikan divestasi 51 persen saham Freeport.

Dilansir dari laman Facebook miliknya, Kamis, 27 Desember 2018, Sri Mulyani menceritakan, sejak 1967 Freeport McMoran (FCX) memegang Kontrak Karya (KK) penambangan di Papua. KK tersebut diperpanjang pada 1991, untuk jangka waktu 30 tahun sampai 2021. 

"Pada Kontrak Karya 1991 tercantum bahwa setelah 2021 pemerintah Republik Indonesia akan memberikan perpanjangan hak penambangan 2x10 tahun hingga 2041 dan tidak akan melakukan penghentian kontrak tanpa alasan yang wajar," ungkapnya.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?



Dengan berbekal KK tersebut, FCX bahkan sejak tujuh tahun lalu sudah meminta proses pembahasan untuk mendapatkan persetujuan perpanjangan KK hingga 2041. Alasan mereka adalah keputusan perpanjangan kontrak harus dilakukan jauh hari agar kepastian invetasi ke depan dan kontinyuitas operasi penambangan dapat dijaga dan tidak berhenti. Alasan lain, Indonesia mengeluarkan UU 4 tahun 2009 mengenai Penambangan Mineral dan Batubara yang mengharuskan semua kontrak karya diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sehingga muncul tekanan kepada FCX untuk mengubah KK menjadi IUPK. 

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menghadapi situasi harus melaksanakan UU 4/2009, termasuk tekanan DPR untuk melaksanakan UU tersebut. Namun pada saat bersamaan harus menghormati dan menjalankan KK yang dipegang FCX. Hingga Pemerintahan SBY berakhir 2014, tidak terjadi kesepakatan antara Pemerintahan RI dengan FCX mengenai perpajangan KK dan pengubahan KK menjadi IUPK.

"Tugas ini dipikul oleh Presiden Jokowi semenjak terpilih sebagai Presiden 2014. Presiden Jokowi menugaskan para menteri melakukan negosiasi kontrak Freeport yang menyangkut empat hal yang tidak terpisahkan atau satu paket," jelas dia.

Pertama, keharusan Freeport McMoran (FCX) melakukan divestasi 51 persen kepemilikan pada PT Freeport Indonesia (FI) ke Indonesia. Kedua, keharusan FCX untuk membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun semenjak persetujuan perpanjangan operasi ditandatangani.

Ketiga, keharusan FCX membayar lebih besar bagi penerimaan negara baik Perpajakan Pusat dan Daerah, maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Keempat, perpajangan Operasi 2x10 tahun hingga 2041 diatur dalam skema IUPK sebagai pengganti Kontrak Karya.

Tugas tersebut, menurut Sri Mulyani, tidaklah mudah, dan sungguh kompleks, karena segala urusan menyangkut operasi Freeport di Papua adalah selalu sensitif secara politik, hukum, ekonomi, sosial, dan keamanan. Berbagai kepentingan sudah mengakar tidak hanya dari dalam negeri namun juga menyangkut perusahaan global FCX yang listed di New York Amerika Serikat.

"Divestasi pernah dicoba dilakukan pada masa lalu, namun gagal dan hanya menguntungkan segelintir pihak. Pembangunan smelter juga sudah diupayakan semenjak masa lalu, namun tidak pernah terjadi dengan berbagai alasan," kata Sri Mulyani.

Menurut dia, sejak pertengahan 2017 hingga Desember, lebih dari 34 kali pertemuan dan rapat di internal Kemenkeu, antar Kementrian dan Lembaga dan Pemda Papua dan Mimika, dengan pihak FCX dan Rio Tinto, Lembaga Rating dan lain-lain. Belum lagi rapat di internal ESDM, BUMN, KLH, dan rapat di tingkat Menko.

Selain itu, yang patut digarisbawahi, Presiden Jokowi memberikan arahan yang tegas bahwa kita bekerja hanya dengan hanya satu tujuan yaitu memperjuangkan untuk sebesar-besar kepentingan bangsa dan negara, termasuk kepentingan rakyat Papua, tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok yang boleh menunggangi.

"Sungguh suatu perintah yang sangat jelas dan memberikan kekuatan moral dan politik kepada para menteri untuk bernegosiasi secara tegas, fokus, berwibawa, dan konsisten tanpa konflik kepentingan dan unsur korupsi. Tidak ada perundingan melalui pintu belakang. Para menteri bersama-sama menghadapi perundingan dan saling menunjang dan membantu. Kepemimpinan Presiden memberikan kejelasan dan melindungi kami dari berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda," jelas dia. 

Banyak pilihan tidak mudah, banyak perdebatan panjang dan kadang suasana tegang dan memanas, namun tim selalu mampu memberikan pilihan yang terbaik bagi Indonesia dan ditetapkan dan diputuskan oleh para menteri yang selalu sejalan dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden.

Pada 21 Desember 2018, proses perundingan dan transaksi telah diselesaikan penuh. Keempat hal menyangkut divestasi 51 persen, pembangunan smelter, kepastian penerimaan negara dan invetasi, perpanjangan operasi 2x10 melalui IUPK, kami laporkan kepada Presiden Jokowi.

"Ini adalah hasil kerja keras penuh profesionalisme dan integritas serta dedikasi dari seluruh komponen bangsa yang ingin menperjuangkan dan memberikan terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Indonesia boleh bangga dengan hasil terbaik yang dipersembahkan anak-anak bangsanya," jelas dia.

Sri Mulyani mengaku bangga sebagai anak bangsa Indonesia yang ikut berjuang dalam proses yang tidak mudah dan penuh tantangan. Dirinya juga bangga dengan kepemimpinan Presiden Jokowi yang memberikan arahan lurus, jujur dan tegas.

"Kalau ada pengamat menyampaikan bahwa yang diperjuangkan dan dilakukan oleh pemerintah di bawah Presiden Jokowi adalah tindakan dan keputusan goblok, saya hanya ingat nasihat almarhum Ibu saya: Seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk, semakin kosong semakin jemawa," pungkasnya.





(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi