Menteri ESDM Ignasius Jonan. (FOTO: Medcom.id/Desi Angriani)
Menteri ESDM Ignasius Jonan. (FOTO: Medcom.id/Desi Angriani)

Jonan Kejar Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan

Ekonomi kementerian esdm energi terbarukan
Suci Sedya Utami • 18 Maret 2019 20:08
Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyerukan agar pembangunan pembangkit dengan sumber energi baru terbarukan (EBT) terus dikejar dan ditingkatkan.
 
Hal tersebut diutarakan Jonan dalam acara Desiminasi RUPTL PLN. Dirinya mengatakan peningkatan EBT tersebut tidak terbatas pada pembangkit yang dibangun oleh PLN, namun juga oleh Independent Power Producer (IPP) atau perusahaan lain yang nantinya listrik dari pembangkit tersebut dibeli oleh PLN.
 
"Itu berarti pembangkit listrik dari renewable harus dikejar," kata Jonan di kantor pusat PLN, Jakarta Selatan, Senin, 18 Maret 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Jonan mengatakan dalam RUPTL PLN periode 2019-2028 bauran atau porsi EBT dalam pembangkit ditetapkan sebesar 23 persen. Jonan mengakui target itu bukan hal mudah untuk dikerjakan, namun tentu harus diusahakan.
 
"Mudah-mudahan, memang saya terus terang mendorong EBT ini lebih cepat pembangunannya agar prosesnya enggak berlarut," tutur mantan Menteri Perhubungan ini.
 
Untuk mempercepat pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) di Tanah Air, mulai tahun ini Kementerian ESDM akan mempersilakan badan usaha untuk membangun pembangkit EBT tanpa harus terlebih dahulu mencantumkan dalam RUPTL di tahun yang sama. Jika PLN menyetujui rencana pembangunan pembangkit EBT tersebut maka bisa langsung digarap.
 
"EBT itu tidak perlu lagi perencanaan di RUPTL, jadi bisa inisiatif langsung," ujar Jonan.
 
Jonan menjelaskan sebesar apapun kapasitasnya peperbolehkan namun sesuai dengan kebutuhan dan sistem jaringan setempat. Nantinya pembangkit tersebut bisa masuk ke RUPTL di tahun berikutnya. Percepatan ini dilakukan, kata Jonan, sebab pemerintah menyadari perencanaan membangun pembangkit butuh waktu yang lama.
 
"Prosesnya tetap sama mengajukan ke PLN namun ini bisa menghemat (mempercepat) setahun," ucap dia.
 
Selain itu, percepatan juga dilakukan untuk pembangkit listrik tenaga gas (PLTG). Dia bilang hal ini dilakukan sebagai komitmen dalam mengurangi polusi udara dari pembangkit berbahan baku batu bara.
 
"Kita mendorong penggunaan gas lebih besar untuk dalam negeri. Maka ke depannya mulai sekarang pembangunan pembangkit tenaga gas, PLTG, PLTGU atau PLTMG itu yang kapasitasnya sampai 10 MW tidak perlu dimasukkan perencanaan RUPTL," jelas Jonan.
 
Adapun dalam RUPTL anyar ini, bauran energi pembangkit yang ditargetkan antara lain batu bara 24,6 persen, EBT 23 persen, gas 22 persen dan BBM 0,4 persen.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif