Pajak Freeport Turun, Penerimaan Pemerintah Lebih Besar

Suci Sedya Utami 09 Agustus 2018 21:06 WIB
freeport
Pajak Freeport Turun, Penerimaan Pemerintah Lebih Besar
Freeport Indonesia. Dok: AFP.
Jakarta: Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono memastikan pemerintah tetap mendapatkan penerimaan lebih besar meskipun tarif pajak penghasilan (PPh) badan perusahaan tambang minerba diturunkan.

Hal ini menyusul telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang usaha Pertambangan Mineral. Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai besaran pajak penghasilan badan bagi perusahaan pertambangan minerba termasuk Freeport yang diturunkan menjadi 25 persen. Selama ini Freeport dikenakan tarif pajak 35 persen.

"Secara agregat lebih baik untuk pemerintah," kata Bambang di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Agustus 2018.

Sementara itu penerimaan pemerintah dari sektor pertambangan minerba bukan hanya berasal dari pajak. Dalam PP tersebut diatur juga iuran produksi dan iuran tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peneriman negara bukan pajak (PNBP) pada Kementerian ESDM, PNBP di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Kemudian PNBP berupa bagian pemerintah pusat sebesar empat persen dari keuntungan bersih pemegang IUPK Operasi Produksi, Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta Bagian Pemerintah Daerah sebesar enam persen dari keuntungan bersih pemegang IUPK Operasi Produksi.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berulangkali mengatakan penerimaan negara yang didapat dari hasil negosiasi dan divestasi PT Freeport Indonesia terutama setelah pergantian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang tertera dalam sistem Kontrak Karya (KK).

Ani mengatakan, hal tersebut sesuai mandat dari UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba dalam pasal 169 huruf C yang pada prinsipnya menekankan total penerimaan negara yang lebih besar dari kontrak karya telah disepakati antara pemerintah Indonesia dan Freeport.

"Yang jelas, total penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia akan lebih besar dari yang selama ini diperoleh dengan menggunakan basis kontrak karya," kata Ani.

 



(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id