Ekonom: Penetapan Harga BBM Nonsubsidi sesuai Pasar
Ilustrasi. (FOTO: Medcom.id)
Jakarta: Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengingatkan penetapan harga bahan bakar minyak nonsubsidi bagi masyarakat mampu seperti jenis RON 92 adalah mengikuti mekanisme pasar.

"Artinya, kalau memang harga BBM di pasar mengalami kenaikan, mau tidak mau, harga BBM nonsubsidi mesti naik juga," katanya di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Jumat, 14 September 2018.

Apalagi, lanjutnya, harga minyak dunia mengalami kecenderungan untuk terus naik seperti jenis Brent, yang sudah hampir menyentuh USD80 per barel. Ditambah lagi, menurut Bhima, pelemahan rupiah sekarang makin meningkatkan harga keekonomian BBM.

"Pelemahan nilai tukar rupiah yang hampir Rp15 ribu per USD dan tingginya harga minyak dunia hingga hampir menyentuh USD80 per barel, makin meningkatkan harga BBM keekonomian," katanya.

Jadi, lanjutnya, penyesuaian harga BBM nonsubsidi bisa dijadikan opsi.  "Itu merupakan konsekuensi diserahkan harganya ke mekanisme pasar," tambah dia.

Bhima menambahkan kenaikan harga BBM bisa membatasi konsumsinya, sehingga impor BBM pun bisa ditekan. Namun, sebaliknya kalau harga BBM tidak dinaikkan, impor minyaknya akan
makin memukul rupiah.

"Setiap impor, kita butuh beli dolar AS. Sebagai negara 'net importer' minyak, tiap hari lebih dari 800 ribu barel BBM harus diimpor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," jelasnya.

Ditambah lagi, lifting minyak mentah juga terus turun hingga di bawah 800 ribu barel per hari sehingga impor minyak mentah makin membesar. "Akibatnya, CAD (current account deficit atau defisit transaksi berjalan) akan makin melebar mendekati tiga persen batas aman," kata Bhima.

Hal senada dikemukakan pengamat energi dari Reforminer Institute Komaidi Notonegoro. Menurut dia, dengan kondisi saat ini yakni tingginya harga bahan baku minyak mentah dan pelemahan rupiah, menjadi suatu kewajaran jika pelaku usaha menyesuaikan harga BBM.

"Apalagi, untuk BBM, yang dikonsumsi golongan masyarakat mampu, yang notabene bukan prioritas penerima subsidi, kebijakan harganya sudah selayaknya menggunakan basis bisnis pada umumnya dan diserahkan kepada badan usaha," kata Komaidi.



(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id