Illustrasi. MI/Irfan.
Illustrasi. MI/Irfan.

Hak Pelanggan PLN Harus Terlindungi

Ekonomi pemadaman listrik pln
Ilham wibowo • 06 Agustus 2019 15:01
Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan pelanggan PT PLN (Persero) mendapatkan hak sebagai konsumen listrik. Pemberian kompensasi menjadi kewajiban yang mesti dibayar PLN saat terjadi masalah teknis seperti pemadaman. 
 
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Veri Anggrijono mengatakan pihaknya telah menerima penjelasan yang disampaikan Direktur Regional Jawa Bagian Barat PT PLN (Persero) Haryanto WS. Pihak PLN kemudian memastikan bakal memberikan kompensasi kepada 22 juta pelanggan terdampak pada pemadaman 4-5 Agustus 2019. 
 
"Yang penting konsumen terlindungi atas kasus ini," kata Veri ditemui di kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Agustus 2019. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Veri memastikan ketentuan PLN yang perlu melindungi hak konsumen dengan memberikan kompensasi atas pemadaman listrik massal di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah. Dana kas internal PLN sebesar Rp865 miliar telah disiapkan dalam kompensasi tersebut. 
 
"Pemadaman listrik tersebut telah menyebabkan aktivitas warga menjadi terganggu dan menimbulkan kerugian. Namun demikian, Kemendag mengapresiasi PLN yang bertanggung jawab terhadap konsumen terdampak pemadaman dengan memberikan kompensasi,” ujar Veri.
 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen perihal barang maupun jasa yang dihasilkan dan/atau diperdagangkan, termasuk memberikan pertanggungjawaban atas kelalaian pelaku usaha. 
 
Menurut Pasal 7 pada undang-undang tersebut diatur kewajiban pelaku usaha untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 
 
"Kalau di UU Perlindungan Konsumen hanya penggantian ganti rugi dan itu sudah diakomodasi," papar Veri.  
 
Veri menambahkan saat ini Indeks Keberdayaan Konsumen Indonesia berada pada angka 40,41 atau pada level mampu. Artinya konsumen Indonesia telah mampu menggunakan hak dan kewajibannya dalam menentukan pilihan. Termasuk di dalamnya mampu untuk memperjuangkan haknya dengan cara menyampaikan pengaduan saat mengalami kerugian akibat menggunakan dan/atau memanfaatkan barang dan/atau jasa tertentu.
 
Dengan adanya pengaduan konsumen, Kemendag meminta PLN untuk menyikapi permasalahan tersebut, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen. PLN pun wajib lapor tiap tiga bulan. 
 
"Ini terkait masalah perlindungan konsumen, ada aturan mengenai perlindungan konsumen PLN wajib melaporkan per tiga bulan memberikan laporan tentang kompensasi," kata Veri. 

 
(SAW)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif