Stabilkan Rupiah, GE: Penundaan Proyek Listrik Perlu Dipertimbangkan
Illustrasi. MI/Panca S.
Jakarta: Perusahaan penyedia teknologi energi General Electric (GE) menilai langkah pemerintah untuk melakukan penundaan proyek ketenagalistrikan perlu dipertimbangkan dalam upaya menstabilkan nilai tukar rupiah.

"Kami hanya penyedia teknologi, bukan pengembang langsung. Tapi jangan sampai karena ada gangguan yang temporary (sementara), itu merusak program besar 35.000 MW," kata Country Director GE Power Indonesia David Hutagalung dikutip dari Antara, Kamis, 13 September 2018. 

Menurut David, program pembangkit listrik 35.000 MW merupakan program positif dan mendapat sorotan dunia. Seluruh pemangku kepentingan ketenagalistrikan tentu menyambut program tersebut karena memberi peluang dari sisi pendanaan, teknologi, hingga pengadaan dan konstruksinya.
 
"Ini momentum yang baik, jangan sampai confidence (keyakinan) yang ada hilang, takutnya," katanya.

Perusahaan asal AS itu, lanjut David, juga berharap bisa diajak berkomunikasi dengan pemerintah terkait rencana kebijakan yang akan digulirkan sebagai upaya menjaga iklim investasi.

"Kalau boleh kami dari industri diajak diskusi. Semangatnya untuk memberikan pandangan," ujarnya.

Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) juga menilai langkah pemerintah melakukan penundaan sejumlah proyek infrastruktur kelistrikan bukanlah solusi tepat untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang melemah.

Sekretaris Jenderal MKI Heru Dewanto mengatakan kondisi nilai tukar rupiah yang melemah bersifat hanya sementara, berbanding terbalik dengan proyek infrastruktur kelistrikan yang sifatnya jangka panjang.

"Fluktuasi rupiah ini kan sifatnya jangka pendek, jadi harus dicari solusi jangka pendek juga. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur seperti pembangkit itu kan rencana, pengembangan sampai operasinya jangka panjang. Dampaknya bisa jangka panjang, misalnya kurangnya suplai listrik ke depan. Jadi saya pikir ini agak mismatch (tidak cocok) antara masalah dengan solusi," jelas dia. 

Heru menilai, pemerintah perlu mempertimbangkan dengan matang langkah menunda proyek listrik lantaran dampaknya secara komersial terhadap perusahaan pengembang dan masyarakat yang menikmati listrik. 
 
"Perlu dilihat dampak komersialnya. Kalau proyek sudah jalan, tidak berhenti. Ujung-ujungnya dampaknya nanti ke tarif," pungkas dia. 




(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id