Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Dok;MI.
Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Dok;MI.

PLN Hormati Proses Hukum Sofyan Basir

Ekonomi pln
Suci Sedya Utami • 23 April 2019 23:07
Jakarta: Manajemen PT PLN (Persero) menyatakan keprihatinan terhadap kasus hukum yang tengah dihadapi Direktur Utama mereka Sofyan Basir terkait kasus dugaan suap pembangunan proyek PLTU Riau-1.
 
Kendati demikian SVP Hukum Korporat PLN Dedeng Hidayat mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah.
 
"Selanjutnya kami menyerahkan proses hukum sepenuhnya pada KPK yang diyakini akan bertindak secara profesional dan proporsional," kata Dedeng dalam keterangan resmi, Selasa, 23 April 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lebih jauh dia menambahkan PLN tetap memastikan dan menjamin akan tetap memberikan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana mestinya di tengah kasus tersebut.
 
Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama (Dirut) PLN Sofyan Basir sebagai tersangka baru kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I. Bos PLN itu dijerat berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
 
"KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan tersangka SFB (Sofyan Basir)," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 23 April 2019.
 
Bukti-bukti keterlibatan Sofyan dalam kasus ini dikumpulkan penyidik dari proses penyidikan hingga persidangan tiga tersangka sebelumnya. Tersangka itu adalah mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, mantan Menteri Sosial Idrus Marham dan bos BlackGold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo.
 
Ihwal keterlibatan Sofyan terjadi pada Oktober 2015. Direktur PT Samantaka Batubara Rudy Herlambangmengirimkan surat kepada PT PLN (Persero) memohon pada agar memasukan proyek ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
PLN yang menanggapi surat itu. Akhirnya Johannes Kotjo mencari bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-I.
 
"Diduga telah terjadi beberapa kali pertemuan yang dihadiri sebagian atau seluruh pihak, yaitu SBF (Sofyan Basir), ENI (Eni Saragih), dan Johannes Kotjo membahas proyek PLTU," ujar Saut.
 
Saut mengatakan usai sejumlah pertemuan, pada 2016, Sofyan lantas menunjuk Johannes untuk mengerjakan proyek di Riau-I karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat.
 
Padahal, saat itu belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan pembangunan infrastruktur kelistrikan (PIK).
 
Kemudian, PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW masuk dalam RUPTL PLN. Johannes pun meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka.
 
"Selanjutnya, Sofyan diduga menyuruh salah satu Direktur PT PLN agar PPA (power purchase agreement) antara PLN dengan BNR (BlackGold Natural Resources) dan CHEC (China Huadian Engineering Company) segera direalisasikan," ujar dia.
 

(SAW)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:25
  • SUBUH04:35
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA18:59

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif