sumur YYA-1 milik PHE ONWJ. Foto: Dokumen Pertamina
sumur YYA-1 milik PHE ONWJ. Foto: Dokumen Pertamina

Sinergi KESDM dan Pertamina Tangani Kebocoran Minyak

Ekonomi pertamina
Suci Sedya Utami • 18 Agustus 2019 12:32
Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Pertamina (Persero) bersinergi dalam menangani peristiwa yang terjadi di sumur YYA-1 milik Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java (PHE ONWJ).
 
Kasubdit Keselamatan Hulu Direktorat Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Mirza Mahendra menjelaskan pihaknya menurunkan tim untuk melakukan pengawasan dan pemantauan atas upaya penanganan yang dilakukan di lapangan.
 
“Kami menyampaikan prihatin atas kejadian ini dan KESDM terus melakukan pemantauan dan pengawasan secara langsung upaya penanganan di lapangan,” kata dia dalam keterangan resmi, Minggu, 18 Agustus 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Mirza menuturkan menuturkan saat ini Kementerian ESDM masih fokus pada penanganan peristiwa tersebut dan proses investigasi penyebab kebocoran akan dilakukan setelah seluruh proses penanganan selesai.
 
“Investigasi penyebab bocoran akan dilakuka setelah selesai penanganan,” tambah dia.
 
PHE ONWJ menerapkan strategi proteksi berlapis untuk menahan tumpahan minyak Sumur YYA-1. Selain penanganan kontrol sumur yang saat ini sudah mencapai kedalaman 1.680 meter atau 5512 feet, PHE ONWJ melokalisasi minyak dengan pengoperasian static dan loveable oil boom, serta menyedot ceceran minyak menggunakan skimmer dan slurry pump.
 
“Saat ini static oil boom hampir penuh mengelilingi sumber utama (anjungan), bukaan hanya untuk akses skimmer dan kapal untuk mengambil spill yang nantinya dimasukkan kedalam penampungan sementara untuk diproses lebih lanjut,” kata Direktur Hulu Pertamina Dharmawan H Samsu.
 
Menurut Dharmawan, progress penanganan yang dicapai saat ini juga karena dukungan banyak pihak, termasuk Kementerian ESDM, Kementerian Kordinator Kemaritiman, Ditjen Migas, SKK Migas, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian LHK.
 
Kemudian Kemenko Perekonomian dan para menteri di bawah koordinasinya antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Mendagri, TNI dan Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas lainnya. Selain itu juga Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan para Bupati serta unsur Muspida daerah terdampak.
 
“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang luar biasa mendukung upaya kami ini,” jelas Dharmawan.

 

(SCI)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif