Kebijakan Subsidi Solar Bisa Dijalankan Tahun Ini
Solar (ANT/M Adimaja).
Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyepakati adanya penambahan nominal subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, dari yang awalnya Rp500 per liter kini menjadi Rp2.000 per liter. Kebijakan itu diperkirakan bisa terlaksana di tahun ini.

"Bisa tahun ini (kebijakan penambahan subsidi solar)," ujar Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018.

Skema penambahan nominal subsidi solar, tutur Askolani, juga bisa dilakukan dengan kebijakan yang dibuat Kementerian ESDM‎ dan tak perlu lewat APBNP.  "Ya mekanisme biasa, seperti mekanisme biasanya, nanti disiapin oleh pemerintah lewat Kementerian ESDM," ungkap dia.

Dia melanjutkan angka subsidi solar terbaru pun telah disepakati oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun Kementerian ESDM.‎ "Itu ‎kan hasil diskusi, Rp2.000 per liter untuk 2018 nanti tunggu persetujuan ESDM," sebutnya.

Sebelumnya, Askolani telah mengakui naiknya harga minyak dunia dan melemahnya nilai tukar memaksa pemerintah menambah besaran subsidi bahan bakar minyak, terutama jenis solar dari Rp500 menjadi Rp2.000 per liter.

"Pemerintah dimungkinkan menyesuaikan besaran subsidi BBM (khususnya solar) dari Rp500 per liter hingga menjadi Rp2.000 per liter, dengan tetap melihat perkembangan harga ICP (Indonesian Crude Price) atau harga minyak mentah dalam negeri," ujar dia.

Rencana penambahan subsidi itu, kata Askolani, karena indikator migas yakni harga asumsi ICP dan nilai tukar rupiah pada APBN 2018 sudah tidak sesuai. Diketahui, asumsi ICP pada APBN sebesar USD48 per barel, sedangkan saat ini harga minyak dunia di kisaran USD70-USD80 per barel.

Asumsi nilai tukar sebesar Rp13.400 per USD juga meleset. Kini nilai tukar rupiah terhadap dolar bahkan mencapai Rp14.000 per USD. Perubahan itu membuat beban Pertamina sebagai pelaksana penyaluran premium (BBM penugasan) dan solar (BBM subsidi menjadi lebih berat sebab penyaluran premium dan solar tidak hanya dilakukan di luar Jawa, tetapi juga di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali).

"Pemerintah juga mempertimbangkan perubahan kebijakan subsidi energi pada stabilitas harga, daya beli masyarakat, kegiatan badan usaha, dan kinerja APBN 2018," pungkas dia.

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id