Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M Fanshrullah Asa. Medcom.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M Fanshrullah Asa. Medcom.

Negara Kehilangan Pendapatan Rp300 Miliar

Ekonomi pertamina
Suci Sedya Utami • 15 Agustus 2019 18:44
Jakarta: Pemerintah menurunkan besaran iuran yang dibebankan pada badan usaha yang menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar minyak serta pengangkutan gas bumi melalui pipa.
 
Pemangkasan tersebut tertuang dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2006 menjadi PP Nomor 48 Tahun 2019. PP tersebut berlaku 60 hari sejak diundangkan pada 8 Juli 2019. Artinya mulai berlaku efektif pada 6 September 2019.
 
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M Fanshrullah Asa menjelaskan jika volume penjualan BBM sampai dengan 25 juta kiloliter (kl) tarif iurannya sebesar 0,25 persen padahal sebelumnya 0,30 persen kemudian apabila penjualan antara 25 juta kl-50 juta kl tarifnya 0,175 persen. Sementara volume penjualan diatas 50 juta kl per tahun tarif iuran yang baru sebesar 0,075 persen sebelumnya 0,1 persen.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Total 88 juta kl yang beredar BBM, JBU (selain premium solar) 63 juta kl setahun, itu potensi iuran BPH Migas," kata pria yang akrab disapai Ifan ini di kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Agustus 2019.
 
Sementara untuk penjualan gas pipa untuk volume pengangkutan sampai 100 juta miliar kaki kubik (MSCF) per tahun, tarif iuran berdasarkan beleid terbaru sebesar 2,5 persen dari sebelumnya sebesar tiga persen.
 
Lalu apabila volume pengangkutan di atas 100 miliar kaki kubik per tahun tarif iuran sebesar 1,5 persen dari sebelumnya dua persen. Kemudian besaran iuran badan usaha yang melakukan kegiatan usaha niaga gas bumi sebesar 0,25 persen dari sebelumnya 0,3 persen.
 
Ifan mengarakan dengan penurunan iuran tersebut berpotensi mengurangi pendapatan BPH Migas yang masuk sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Dia bilang dengan aturan lama, BPH Migas mengestimasi penerimaan mencapai Rp1,6 triliun. Dengan adanya aturan baru estimasinya Rp1,3 triliun.
 
"Jadi Rp300 miliar lah kehilangan kami. Tapi enggak masalah karena niat kami sebagai BPH Migas merespons harapan masukan badan usaha," jelas Ifan.

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif