Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (FOTO: Medcom.id/Annisa Ayu)
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (FOTO: Medcom.id/Annisa Ayu)

Bappenas Usulkan Cascading Tarif untuk Kembangkan Panas Bumi

Ekonomi panas bumi bappenas
Suci Sedya Utami • 14 Agustus 2019 17:34
Jakarta: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengusulkan untuk menerapkan cascading tarif dalam pengembangan energi panas bumi atau geotermal untuk sektor kelistrikan.
 
Pasalnya selama ini, pengembangan geotermal dengan risiko yang tinggi ikut diperhitungkan dalam penentuan tarif jual beli listrik atau Power Purchase Agreement (PPA) dari pengembang ke PLN menjadi tinggi. Alhasil pengembangan panas bumi selama puluhan tahun dianggap lambat karena hanya menghasilkan listrik sekitar 2.000 megawatt (mw).
 
Adapun cascading tarif diartikan sebagai skema tarif yang diterapkan dengan harga tinggi di awal dan akan turun seiring waktu operasi.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita mengusulkan kalau bisa cascading," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara the 7th Indonesia International Geothermal Convention adn Exhibition 2019 di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2019.
 
Usulan tersebut direspons positif oleh pengamat kelistrikan Fabby Tumiwa. Fabby menilai cascading tarif akan meningkatkan proyek panas bumi untuk mendapatkan akses pendanaan perbankan yang lebih luas.
 
Fabby menjelaskan dengan menerapkan cascading tarif atau tarif yang tinggi di awal sebenarnya pengembalian investasi yang berasal dari pinjaman bisa lebih cepat. Serta risiko dari projek tersebut akan lebih rendah dengan tingkat bunga yang lebih rendah pula. Sebab, kata Fabby, semakin lama tenor pinjaman proyek maka tingkat bungannya akan semakin tinggi dan risikonya lebih besar.
 
Dia bilang setelah utang atau pinjaman dari para pemilik dana lunas, maka langkah selanjutnya yakni membayar margin pengembang. Margin tersbeut bisa dibayarkan oleh pemerintah atau PT PLN (persero) tergantung dengan kesepakatan awal.
 
"Jadi menurut saya cascading tarif merupakan solusi, kalau dibilang dibayar di depan maksimum 10-12 tahun, setelah utangnya lunas tarifnya turun," tutur Fabby.
 
Dia bilang skema ini perlu diatur dalam standarisasi khusus. Karena selama ini PPA antara PLN dan pengembang hanya dilakukan secara business to business (btob) yang juga dipengaruhi dengan adanya board of director (BOD) yang kinerjanya diukur setiap lima tahun. Pergantian BOD setiap lima tahun itu bisa membuat PPAnya berubah dan tidak sama antara satu kontrak jual beli satu dan lainnya.
 
"Jadi perlu diatrur agar enggak berubah. Saya mendorong agar salah satu upaya untuk mempercepat panas bumi yakni standarisasi PPA," jelas Fabby.
 
Selain itu, untuk menangani masalah tarif Bappenas juga mengusulkan perbaikan PPA dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta jaminan pemerintah agar proyek tersebut bisa memiliki akses ke permodalan perbankan.
 
Bambang mengatakan jaminan yang diberikan yakni apabila proyek panas bumi tersebut menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maka PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) akan masuk sebagai pemberi jaminan.
 
"PT PII bisa masuk kalau dianggap diperlukan guarantee dan guarantee-nya lebih kepada political risk dan sebagainya," jelas Bambang.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif