Lelang Tiga Blok Migas RI Raup Rp2,89 Triliun
Illustrasi. Dok;AFP.
Jakarta: Pemerintah telah memutuskan tiga pemenang dari lelang empat wilayah kerja (WK) atau blok migas terminasi yang akan habis kontraknya di 2022.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menyebutkan tiga blok tersebut yakni Blok Tarakan oleh Medco E&P Tarakan, Blok Coastal Plains & Pekanbaru (CPP) oleh PT Bumi Siak Pusoko, serta Blok Tungkal oleh konsorsium Montd'or Oil Tungkal dan Fuel-X Tungkal LTD.

"Semua pengelolanya diperpanjang sampai 20 tahun sampai 2042 namun dengan skema baru gross split," kata Arcandra di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin, 5 November 2018.

Dari tiga lelang blok tersebut negara mendapatkan keuntungan sebesar USD193,10 miliar atau sekitar Rp2,89 triliun. Besaran tersebut tersebut terdiri dari bonus tanda tangan sebesar USD13,95 juta dan komitmen kerja pasti selama lima tahun USD179,15 juta.

Arcandra menjabarkan bonus dan tanda tangan untuk Blok Tarakan masing-masing sebesar USD1,5 juta dan USD35,5 juta. Blok CPP sebesar USD10 juta dan USD130,415 juta. Serta Blok Tungkal Sebesar USD2,45 juta dan USD12,237 juta.

Bonus tanda tangan nantinya masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sementara komitmen kerja pasti akan digunakan sebagai anggaran investasi untuk kegiatan eksplorasi migas.

Menurut Arcandra dengan adanya komitmen kerja bisa mengurangi beban biaya eksplorasi dari APBN yang hanya dianggarkan sebesar Rp60 miliar hingga Rp70 miliar.

"Bayangkan kalau komitmen kerja pasti dirupiahkan sekitar Rp2,7 triliun (lebih besar) kalau dibandingkan dengan dana APBN untuk eksplorasi," ujar Arcandra.

Lebih lanjut Arcandra mengatakan Medco E&P Tarakan memiliki hak partisipasi (participating interest/PI) 100 persen pada  Blok Tarakakan. Begitu juga dengan PT Bumi Siak Pusoko di Blok CPP. Sementara PI Montd'or Oil Tungkal dan Fuel-X Tungkal LTD di Blok Tungkal masing-masing 70 persen dan 30 persen.

Untuk Blok Tarakan dan Blok Tungkal para pemenang lelang memiliki kewajiban untuk menawarkan hak partisipasi pada badan usaha milik daerah (BUMD) sebesar 10 persen. Artinya hak partisipasi mereka akan berkurang menjadi 90 persen.



 



(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id