Izin Dibekukan, Pengusaha Tambang Melapor ke Ombudsman
Komisioner Ombudsman Laode Ida. Foto: Medcom.id/Intan Yunelia.
Jakarta: Komisioner Ombudsman Laode Ida mengaku ratusan perusahaan pertambangan yang izinnya dibekukan melapor ke pihaknya. Izin pertambangan perusahaan itu dicabut kerena dianggap bermasalah. 

"Mereka belum dapat sertifikat clean and clear (CnC) itu ada 99. Belum lagi yang lain-lain," kata Laode di Gedung Ombudsman, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2018.

Dia menjelaskan perusahaan yang kebanyakan izinnya dibekukan ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Bengkulu, Sulewasi Tengah, dan Sulewasi Utara. "Ada satu provinsi yang jumlahnya lebih dari 100 perusahaan dari Kalimantan Tengah."


Menurut dia, izin pertambangan banyak dicabut sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu bara terbit. Aturan itu dibentuk dalam rangka penataan izin usaha pertambangan di Indonesia.

Baca: Pemerintah Blokir 2.509 Izin Usaha Pertambangan

Ombudsman, kata dia, akan membuatkan pola khusus untuk menyelesaikan komplain ini. Dia menilai belum tentu perusahaan yang belum mendapatkan sertifikat CNC bersalah karena ada kemungkinan administrasi yang diperlambat di tingkat daerah hingga pusat.

Laode menjelaskan salah satu masalah serius adalah tidak ada pelimpahan data izin usaha pertambangan (IUP) dari kabupaten/kota ke provinsi. Padahal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur IUP diterbitkan gubernur, bukan lagi wali kota/bupati.

"Itu (data IUP) tidak dilimpahkan akibatnya terhambat, siapa yang bersalah dalam hal ini? Apakah perusahaan bersalah? Kan tidak juga," jelas dia.





(OGI)