Ilustrasi kilang minyak milik Pertamina. (FOTO: Medcom.id/Annisa Ayu)
Ilustrasi kilang minyak milik Pertamina. (FOTO: Medcom.id/Annisa Ayu)

Keterbatasan Kilang Salah Satu Penyebab Defisit Migas

Ekonomi kilang minyak migas
Suci Sedya Utami • 12 Juli 2019 19:14
Jakarta: Presiden Joko Widodo awal pekan ini sempat menyentil dua menteri di kabinetnya terkait defisit perdagangan yang masih tinggi terutama yang berasal dari impor di sektor minyak dan gas (migas).
 
Bila melihat fakta, berdasarkan data Badan Pusat Satatistik (BPS) impor migas pada periode Januari-Mei 2019 mengalami penurunan dari USD11,93 miliar pada periode yang sama tahun lalu menjadi USD9,10 miliar.
 
Kemudian bila dirinci lebih lanjut berdasarkan data milik PT Pertamina (Persero) total impor minyak mentah, produk berupa bahan bakar minyak (BBM) dan liquified petroleum gas (LPG) juga terjadi penurunan dari 24 persen dari USD4,3 miliar di Januari-Mei 2018 menjadi USD7,3 miliar di periode yang sama tahun ini.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Adapun dari besaran impor tersebut apabila dilihat lebih dalam, impor minyak mentah mengalami penurunan 49 persen dari USD4,3 miliar menjadi USD2,2 miliar. Kemudian produk BBM turun enam persen dari USD4,2 miliar menjadi USD3,9 miliar, dan LPG naik tujuh persen dari USD1,1 miliar menjadi USD1,2 miliar.
 
Berdasarkan data tersebut bisa dibilang impor dalam bentuk produk baik BBM maupun LPG masih besar kendati mengalami penurunan. Masih tingginya impor dalam bentuk produk ditenggarai oleh kapasitas kilang dalam negeri yang belum mampu mengolah dengan kapasitas yang jauh lebih besar, sementara di sisi lain konsumsi masyarakat masih tinggi.
 
Oleh karenanya diperlukan pengembangan kilang untuk meningkatkan kapasitas pengolahan produk hilir migas. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampurno mengatakan masalah utama dalam pengembangan kilang milik PT Pertamina (Persero) yakni pembebasan lahan.
 
"Hampir semua kecuali Kilang Balikpapan dan Kilang Cilacap adalah masalah lahan," kata Fajar pada Medcom.id, Jumat, 12 Juli 2019.
 
Misalnya saja Kilang Tuban. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya memenangkan gugatan warga terjait lahan yang menjadi lokasi kilang tersebut. Awalnya lahan tersebut sudah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur sebwgai lokasi. Namun di tengah jalan masyarakat menggugat ke pengadilan terkait izin penetapan lokasi (penlok) tersebut.
 
"Penetapan lokasi yang sudah dikeluarkan gubernur kemudian di-PTUN-kan. Izin penloknya dinyatakan kalah dan penlok dinyatakan batal," kata Dirut Pertamina Nicke Widyawati.
 
Nicke mengatakan Kilang Tuban memerlukan lahan seluas 800 hektare (ha). Dia bilang 400 ha lahan milik Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) telah disetujui Presiden untuk digunakan. Sehingga masih ada sisa 400 ha lagi yang diperlukan.
 
Selain Kilang Tuban, pembanunan beberapa kilang lainnya juga masih terkendala lahan. Salah satunya Kilang Bontang yang masih kekurangan lahan 500 ha. Nicke bilang kebutuhan lahan untuk kilang ini sekitar 900 ha. Namun negara hanya mampu menyediakan 400 ha.
 
"Hampir semua di kilang kita permasalahannya lahan. Kita sedang proses tukar menukar," tutur Nicke.
 
Kendati demikian, Fajar melanjutkan, kendati pengembangan kilang sudah dikerjakan namun dirinya tidak bisa menjamin defisit bisa ditekan dalam waktu yang cepat mengingat konsumsi yang masih jauh lebih tinggi ketimbang produksi nasional. Meskipun saat ini produksi milik Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam negeri pun telah diserap Pertamina demi mengurangi tekanan impor minyak mentah.
 
"Konsumsi kita sudah jauh lebih besar dari produksi. Jadi neraca perdagangan migas pasti negatif walaupun semaksimal mungkin ditekan. Kalaupun nanti kilang sudah jadi kan crude-nya masih perlu impor," jelas Fajar.
 
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memperingatkan menteri Kabinet Kerja meningkatkan kinerja di sektor ekonomi. Pasalnya, defisit neraca perdagangan Indonesia dari Januari hingga Mei 2019 mencapai USD2,14 miliar.
 
Secara khusus, pesan tersebut ditujukan Jokowi kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.
 
"Januari-Mei ada defisit USD2,14 miliar. Coba dicermati angka ini dari mana, kenapa impor sangat tinggi. Migas juga naiknya besar sekali. Hati-hati di migas Pak Menteri ESDM, Bu Menteri BUMN, karena paling banyak ada di situ," kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Senin, 8 Juli 2019.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif