Gas. ANT/Wahyu Putro.
Gas. ANT/Wahyu Putro.

Selain Batu Bara, Pemerintah Juga Atur Harga Gas Khusus untuk Listrik

Ekonomi gas
Annisa ayu artanti • 24 April 2018 22:51
Jakarta: Setelah menerbitkan peraturan tentang harga batu bara khusus untuk dalam negeri (DMO) listrik, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membuat peraturan lagi tentang harga gas khusus untuk pembangkit listrik.
 
Direktur Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy N Sommeng menjelaskan, harga gas yang ada saat ini masih terlalu mahal sehingga pemanfaatan gas untuk pembangkit listrik tidak optimal. Salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan gas itu adalah dengan menetapkan harga gas tersebut.
 
Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkit Listrik menyatakan PT PLN atau BUPTL dapat membeli gas bumi melalui pipa di plant gate dengan harga paling tinggi 14,5 persen dari Indonesia Crude Price (ICP). Tetapi kondisi saat ini harga minyak dunia terus berfluktuasi dan posisi terakhir di USD60 per barel, kondisi itu dinilai membuat harga gas mahal sehingga penyerapan gas untuk pembangkit PLN tidak optimal.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dari data statistik harga yang dibeli PLN berapa ternyata hampir rata-rata14,5 persen. Bahkan sekarang kalau 14,5 persen ICP USD60 berarti sekitar USD8 per mmbtu. Jadi berat juga kan. Saya bilang USD7 per mmbtu kan. Kalau naik terus gimana (harga ICP)? Makanya gas itu perlu ada treatment khusus, di migas ada DMO, harga khusus DMO," kata Andy di Komplek Parlementer Senayan, Jakarta, Selasa, 24 April 2018.
 
Andy menjelaskan, rencana tersebut tengah dibicarakan dengan Direktorat Jenderal Migas dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas). Menurutnya, dengan penetapan harga gas khusus untuk listrik ini akan memberikan nilai tambah serta dapat menekan biaya produksi.
 
"Kan ada pasal 33, kekayaan dikuasain negara dan diperuntukan bagi kesejahteraan masyarajat. Kan sebesar-besarnya value chain, ditambahkan, tidak cukup gali terus jual. Gali untuk listrik, itu value chain ada," ucap Andy.
 
Andy pun menargetkan peraturan harga gas khusus ini berlaku tahun ini. "Mudah-mudahan bisa (tahun ini)," pungkas Andy.
 
Sementara itu Direktur Perencanaan Korporat PLN Syofvi Roekman menuturkan, pembahasan mengenai DMO gas untuk pembangkit listrik itu bermula dari pertanyaan salah satu anggota DPR tentang banyaknya kargo gas yang dijual ke luar negeri padahal kebutuhan gas dalam negeri mahal. Dari situ dijelaskan banyaknya kargo gas yang dijual karena tidak terserap oleh PLN lantaran harganya yang masih mahal.
 
"Itu dari pertanyaan kenapa kargo gas banyak di ekspor padahal keb dalam negeri kan banyak. Kenapa tidak dipakai, ya kita bilang harga gasnya mahal. Dari situ," jelas Syofvi.
 
Jika aturan itu diberlakukan, Syofvi menambahkan PLN akan menerimanya karena sangat berdampak pada cost yang dikeluarkan PLN. "Kita tergantung pemerintah, kalau pemerintah kalau dikasih dikasih DMO yang kita terima," tutup Syofvi.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif