Ilustrasi. (FOTO: Medcom.id)
Ilustrasi. (FOTO: Medcom.id)

Lima Perusahaan Tambang Bakal Divestasi Tahun Ini

Ekonomi pertambangan kementerian esdm
Suci Sedya Utami • 13 Maret 2019 09:42
Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan ada lima perusahaan tambang yang bakal melakukan divestasi saham di 2019.
 
Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saifulhak menyebutkan lima perusahaan tersebut di antaranya yakni PT Nataran Mining, PT Galuh Cempaka, PT Kasongan Bumi Kencana, PT Ensbury Kalteng Mining, serta PT Vale Indonesia. Namun dari lima perusahaan, baru dua yang mengirimkan surat secara resmi terkait keinginan aksi divestasi tersebut pada Kementerian ESDM yakni PT Vale Indonesia dan PT Nataran Mining.
 
"Divestasi (saham) ada lima perusahaan," kata Yunus ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Maret 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Yunus mengatakan untuk presentase yang harus didivestasikan pada Indonesia yakni untuk PT Vale Indonesia sebesar 20 persen, PT Nataran Mining sebesar 21 persen, PT Galuh Cempaka sebesar 17 persen, PT Kasongan Bumi Kencana sebesar 12 persen dan PT Ensbury Kalteng Mining sebesar 20 persen.
 
Terkait dengan skema divestasi, Yunus menjelaskan apabila memang sudah jatuh tempo maka perusahaan harus menawarkan ke pemerintah. Namun apabila masih jauh dari jatuh tempo maka perusahaan dipersilakan untuk menawarkan secara bisnis (business to business) dengan terlebih pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
 
Apabila ditawarkan ke pemerintah, maka pemerintah nantinya akan menugaskan BUMN untuk mengambilalih kewajiban divestasi tersebut.
 
"Alhamdulillah sekarang ini yang banyak melakukan negosiasi itu perusahaan BUMN, jadi saya kira berbahagia lah nanti suatu saat perusahaan itu mineralnya dimiliki oleh BUMN. Kita arahkan seperti itu," jelas dia.
 
Adapun skema atau tata cara divestasi telah tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2018. Dalam pasal 2 ayat 4a diatur bahwa divestasi dapat dilakukan melalui penerbitan saham baru, pengalihan atau penjualan saham yang sudah ada, baik secara langsung maupun tidak langsung.
 
Apabila ada lebih dari satu BUMN yang berminat terhadap penawaran divestasi saham, menteri mengoordinasikan penentuan komposisi besaran saham divestasi tersebut.
 
Jika paling sedikit ada satu BUMN dan BUMD yang berminat, menteri mengoordinasikan penentuan komposisi besaran saham divestasi yang akan dibeli oleh BUMN dan BUMD. Sedangkan jika lebih dari satu BUMD yang berminat, maka gubernur mengoordinasikan penentuan komposisi besaran saham divestasi yang akan dibeli oleh BUMD.
 
Dalam pasal 9A disebutkan Pemerintah melalui menteri dalam menyatakan minat atas penawaran divestasi saham dapat langsung mengikutsertakan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, dan/atau BUMD secara bersama-sama.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif