Ilustrasi. (FOTO: dok MI)
Ilustrasi. (FOTO: dok MI)

4 Langkah Pemerintah Awasi Distribusi BBM

Ekonomi bbm kementerian esdm
25 Maret 2019 11:20
Jakarta: Kementerian ESDM akan terus melakukan berbagai upaya peningkatan pengawasan BBM di seluruh titik serah akhir kepada konsumen. Ini dilakukan agar pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak dilakukan penyelewengan oleh pihak tertentu.
 
"Yang penting adalah pengawasan solar. Karena industri juga menggunakan solar yang sama pada umumnya dengan kendaraan bermotor," kata Menteri ESDM Ignasius Jonan, seperti dikutip dalam laman Kementerian ESDM, Senin, 25 Maret 2019.
 
Jonan pun memerintahkan kepada Kepala Badan Penyalur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk memanfaatkan perjanjian kerja sama kepada Polri untuk implementasi penertiban penggunaan solar, baik dari sisi pihak penyalur dan pengguna sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. "Saya minta (BPH Migas) ini supaya dijalankan," tegas Jonan.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hasilnya, pengawasan yang dilakukan oleh BPH Migas sejak 2016 hingga awal Maret 2019 telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp72,6 miliar dari penemuan penyelewengan penggunaan BBM sebesar 6,4 juta liter.
 
"Rata-rata BBM yang disalahgunakan dari BBM Subsidi dijual diatas harga subsidi," jelas Jonan.
 
Selain itu Pemerintah juga memiliki berbagai upaya untuk terus memperketat pencegahan penyelewengan penggunaan BBM. Pertama, digitalisasi Nozzle Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh Indonesia.
 
"Digitalisasi ini penting supaya dicatat realtime dan diverifikasi dengan mudah setiap pembelian mulai dari plat nomor kendaraan, volume dan tempat pembelian," ungkap Jonan.
 
Kedua, badan usaha wajib melaporkan volume penjualan termasuk data stock, losses,dan penggunaan sendiri (own use).
 
"Langkah ini terkait dengan digitalisasi. Kalau digitalisasi tidak bisa, saya kira laporan penjualan ini akurasinya tidak bisa pas 100 persen," tambah Jonan.
 
Ketiga, menyiapkan SOP untuk melakukan verifikasi pengecekan sampai kepada konsumen akhir. Selanjutnya adanya sosialisasi yang dilakukan secara masif bersama Komisi VII DPR RI dan Polri.
 
Langkah terakhir adalah pengawasan akan dilakukan secara rutin dan insendentil terhadap penyaluran dan pendistribusian BBM dengan melibatkan penegak hukum.
 
Adapun kuota Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) 2019 adalah solar sebanyak 14,5 juta kiloliter (kl) dan 610 ribu kl untuk kerosene (minyak tanah). Apabila tidak dilakukan pengawasan pendistribusian BBM yang baik, maka pada akhir tahun 2019 diperkirakan akan terjadi potensi over kouta jenis solar.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif