Pemerintah Tolak Usulan Patok Harga Gas untuk Listrik

Suci Sedya Utami 22 November 2018 21:05 WIB
gas
Pemerintah Tolak Usulan Patok Harga Gas untuk Listrik
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. Medcom Annisa Ayu Artanti.
Jakarta: Pemerintah menolak usulan PT PLN (Persero) untuk membatasi harga gas bumi untuk pembangkit listrik sebesar USD6 per mmbtu. Usulan tersebut ditujukan bila harga minyak mentah Indonesia (ICP) mengalami pergerakan harga gas tersebut tidak ikut naik.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan harga gas untuk listrik tetap diberlakukan sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkit Tenaga Listrik.

"Enggak direvisi. Tetap seperti Permen (peraturan menteri) yang ada yakni delapan persen dari ICP untuk gas di kepala sumur (well head) dan 14,5 persen (untuk gas pipa)," kata Arcandra di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis, 22 November 2018.

Dalam Pasal 5 ayat 1 dijelaskan, Menteri menetapkan harga gas bumi dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi untuk pembangkit tenaga listrik dengan mempertimbangkan:
 
1. Keekonomian lapangan.
2. Harga gas bumi di dalam negeri dan internasional.
3. Kemampuan daya beli konsumen gas bumi dalam negeri.

4. Nilai tambah dari pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.

Dalam Pasal 8 ayat 1 tertulis, PT PLN atau BUPTL dapat membeli gas bumi melalui pipa di plant gate dengan harga paling tinggi 14,5 persen.

Pada ayat 2 dijelaskan  dalam hal PT PLN (Persero) atau BUPTL tidak mendapatkan gas bumi melalui pipa di pembangkit tenaga listrik (plant gate) dengan harga paling tinggi 14,5 persen dari ICP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang terdapat akses atau perencanaan untuk membangun fasilitas penerima LNG, PT PLN (Persero) atau BUPTL dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. PT PLN (Persero) atau BUPTL dapat membeli LNG di pembangkit listrik (plant gate) di bawah penawaran harga gas bumi melalui pipa.

2. Dalam hal terdapat harga LNG domestik di pembangkit listrik (plant gate) sama dengan harga LNG impor di pembangkit listrik (plant gate), PT PLN (Persero) atau BUPTL wajib membeli LNG dari dalam negeri.

3. Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak tercapai, Menteri ESDM dapat menetapkan kebijakan penyediaan gas bumi untuk pembangkit tenaga listrik.

 



(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id